Kelangkaan Solar di Makassar Disorot DPRD, Muchlis Misbah Dorong APH Telusuri Distribusi BBM

KITASULSEL — MAKASSAR — Kelangkaan solar yang ditandai antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Makassar mendapat sorotan dari DPRD Sulawesi Selatan.

Antrean kendaraan, khususnya kendaraan berat, disebut berlangsung hingga berjam-jam. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan pengendara yang membutuhkan solar, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.

Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Muchlis Misbah, meminta aparat penegak hukum (APH) turun melakukan penelusuran terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar.

Menurut dia, penelusuran diperlukan untuk memastikan persoalan yang terjadi di lapangan benar-benar disebabkan oleh gangguan distribusi atau terdapat faktor lain yang perlu diusut.

Muchlis juga menyoroti dampak panjangnya antrean terhadap pengguna jalan. Barisan kendaraan berat yang menunggu pasokan solar dinilai berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas hingga risiko kecelakaan.

“Dampaknya sangat meresahkan. Satu, bikin macet di jalan karena antre berjam-jam. Yang kedua, bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas,” katanya.

Ia berharap aparat tidak hanya memantau kondisi antrean, tetapi juga menelusuri rantai distribusi BBM dari hulu hingga ke SPBU.

Langkah tersebut, kata dia, penting untuk memastikan penyaluran solar berjalan sesuai ketentuan dan BBM bersubsidi dapat diterima masyarakat yang berhak.

Muchlis juga meminta dugaan praktik penimbunan BBM turut diperiksa. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui penelusuran dan pemeriksaan aparat di lapangan.

“Jangan sampai ada permainan dalam distribusi sehingga masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan solar,” ujarnya.

Persoalan antrean solar di Makassar sebelumnya telah berlangsung cukup lama dan terlihat di sejumlah titik. Panjangnya antrean bahkan membuat kendaraan harus menunggu dalam waktu yang tidak singkat untuk mendapatkan bahan bakar.

Kondisi ini membuat persoalan solar tidak lagi sebatas menyangkut ketersediaan BBM di SPBU. Dampaknya telah merembet ke aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat.

Karena itu, pengawasan distribusi dinilai perlu diperkuat. Selain memastikan ketersediaan pasokan, pengawasan juga penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengganggu distribusi BBM bersubsidi.

Dorongan DPRD agar APH melakukan penelusuran diharapkan dapat menjawab persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat sekaligus memastikan distribusi solar di Makassar berjalan sesuai peruntukannya.