Munafri Dorong APPI Ambil Peran Strategis Tangani Persoalan Sosial di Makassar

KITASULSEL–MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) mengambil peran lebih strategis dalam membantu pemerintah menangani berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat APPI 2026 yang digelar di Hotel Horison Makassar, Minggu (20/9/2026).

Munafri menekankan, Rakernas APPI tidak seharusnya hanya menjadi forum untuk menyusun program kerja organisasi. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan mampu menjadi ruang untuk memetakan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat sekaligus menentukan bentuk intervensi yang tepat, terukur, dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Menurut Munafri, masih banyak persoalan sosial di tengah masyarakat yang membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi kemasyarakatan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain anak putus sekolah, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak dan perempuan, hingga kekerasan seksual.

“Sehingga saya berharap kekuatan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi sosial seperti yang dilakukan APPI ini, harus berada di depan untuk memberikan perhatian di dalam persoalan-persoalan tersebut,” kata Munafri.

APPI Diminta Jadi Mitra Pemerintah

Munafri mengatakan keterlibatan organisasi kemasyarakatan dapat memperluas jangkauan pemerintah dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Organisasi seperti APPI, kata dia, memiliki ruang untuk masuk lebih dekat ke lingkungan masyarakat sehingga dapat membantu membangun kesadaran warga terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan penting agar penyelesaian masalah tidak berjalan secara terpisah atau parsial.

“Pemerintah harus hadir bersama. Karena kalau tidak diselesaikan secara bersama, penyelesaiannya juga akan berjalan secara parsial, sendiri-sendiri,” ujarnya.

Dorongan tersebut sejalan dengan pesan Munafri dalam agenda APPI sebelumnya. Pada pelantikan pengurus DPP dan DPC APPI pada Mei 2026, ia juga mendorong organisasi tersebut menjadi mitra pembangunan dan ikut memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat.

Srikandi APPI Didorong Perkuat Edukasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Secara khusus, Munafri meminta Srikandi APPI mengambil bagian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Menurutnya, masyarakat masih membutuhkan sosialisasi yang lebih luas agar memiliki pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan, termasuk bagaimana mengenali, mencegah, serta mengambil langkah ketika menghadapi kasus kekerasan.

Upaya edukasi tersebut dinilai penting karena perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pemerintah.

Munafri juga menyoroti pentingnya membangun lingkungan masyarakat yang mampu memberikan perlindungan sekaligus ruang aman bagi perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Makassar sendiri sebelumnya juga mendorong penguatan perlindungan saksi dan korban melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

LKBH APPI Diminta Berikan Bantuan Hukum Gratis

Selain bidang perlindungan perempuan dan anak, Munafri memberikan perhatian terhadap peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) APPI.

Ia meminta lembaga tersebut memperkuat pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan akses terhadap bantuan hukum.

Menurut Munafri, keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hukum dapat menyebabkan sebagian warga tidak memahami hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum.

Karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan konsultasi dan pendampingan secara cuma-cuma atau pro bono dinilai dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata APPI kepada masyarakat.

“Banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat yang kurang melek terhadap hukum. Ini hal penting yang fundamental. Maka dari itu penting sekali bagi saudara-saudara khususnya di lembaga hukum untuk memberikan pendampingan hukum gratis,” katanya.

Dengan pendampingan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan hukum, tetapi juga mendapatkan edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka.

Perkuat Pembinaan Akhlak di Tengah Tantangan Digital

Di bidang sosial keagamaan, Munafri juga mendorong APPI menyusun program yang dapat memperkuat pembinaan akhlak serta meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan keagamaan.

Menurutnya, tantangan sosial saat ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Arus informasi yang begitu cepat serta pola konsumsi media sosial dapat memengaruhi perilaku masyarakat, termasuk generasi muda.

Karena itu, masyarakat membutuhkan pengetahuan dan pendampingan agar mampu menyaring informasi serta tidak mudah terbawa berbagai pengaruh negatif dari ruang digital.

Persoalan tersebut, menurut Munafri, membutuhkan pendekatan yang melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, hingga organisasi kepemudaan.

Munafri: Jangan Ambil Semua Persoalan

Meski mendorong APPI aktif dalam berbagai persoalan sosial, Munafri mengingatkan organisasi tersebut agar tidak mencoba menangani seluruh persoalan sekaligus.

Menurutnya, organisasi akan lebih efektif jika menentukan segmen masyarakat dan persoalan tertentu yang dapat ditangani secara fokus.

Ia meminta APPI memilih persoalan yang paling memungkinkan untuk diintervensi berdasarkan kapasitas organisasi, kemudian menjalankan program secara konsisten dan berkelanjutan.

“Jangan berpikir sebagai pemerintah yang bisa merangkul semuanya. Masuk ke dalam satu segmen yang kecil tapi tepat, yang jelas mampu mengurai di salah satu segmen itu yang menjadi problem utama masyarakat,” tegasnya.

Pendekatan tersebut, kata Munafri, akan membuat kerja organisasi lebih terarah. Program yang dijalankan juga dapat diukur dampaknya sehingga APPI dapat mengetahui sejauh mana kontribusinya terhadap masyarakat.

Rakernas Diminta Jadi Ruang Evaluasi Program

Munafri berharap Rakernas APPI 2026 tidak berhenti pada penyusunan daftar program kerja. Forum tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat internal organisasi sekaligus memastikan program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia meminta setiap program nantinya dievaluasi dan dimonitor secara berkala.

Evaluasi tersebut diperlukan agar APPI dapat mengetahui apakah program yang telah dijalankan masih relevan dengan kebutuhan masyarakat atau justru membutuhkan penyesuaian.

“Ini tujuannya Raker. Untuk memastikan program-program kerjanya, lalu dievaluasi program-program kerjanya, lalu dimonitoring program kerjanya, lalu mengambil kesimpulan keputusan bahwa tahun depan sebenarnya ini yang dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.

Rakernas APPI 2026 sebelumnya memang dipersiapkan sebagai agenda nasional organisasi di Kota Makassar. Panitia telah melakukan konsolidasi dan persiapan teknis menjelang pelaksanaan kegiatan di Hotel Horison pada 20 September 2026.

Melalui Rakernas tersebut, APPI diharapkan mampu merumuskan program yang lebih konkret dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu dasar utama penyusunan kegiatan.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, keterlibatan organisasi kemasyarakatan seperti APPI menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Munafri pun menekankan bahwa kerja sosial tidak cukup hanya dengan banyaknya program, tetapi harus ditopang dengan pemetaan masalah, sasaran yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.