Connect with us

Pemkot Makassar

Aliyah Mustika Ilham Hadiri Urban Climate Forum 2026, Makassar Perkuat Komitmen Kota Berketahanan Iklim

Published

on

KITASULSEL–JAKARTA — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Urban Climate Forum (UCF) 2026 yang berlangsung di Pullman Jakarta Thamrin CBD, Jakarta, Rabu–Kamis, 16–17 September 2026.

Forum yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) tersebut mengangkat tema “Mendorong Transformasi Perkotaan melalui Tata Kelola dan Aksi Iklim” atau Advancing Urban Transformation through Climate Action and Governance.

Urban Climate Forum 2026 mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, pemimpin pemerintahan lokal, mitra pembangunan, organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil hingga sektor swasta.

Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai langkah konkret dalam mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Makassar Perkuat Kolaborasi Antarkota

Kehadiran Aliyah Mustika Ilham menjadi bagian dari keterlibatan Pemerintah Kota Makassar dalam forum yang membahas sejumlah isu strategis perkotaan.

Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain mobilitas perkotaan, transisi energi, ketahanan iklim, pengelolaan sampah, Voluntary Local Review (VLR), hingga pelokalan ASEAN Community Vision 2045.

Aliyah mengatakan, Urban Climate Forum 2026 menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim.

“Urban Climate Forum 2026 menjadi ruang penting bagi kami untuk bertukar pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan perkotaan, khususnya perubahan iklim. Kota Makassar terus berkomitmen mendorong pembangunan yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan, ramah lingkungan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Menurut Aliyah, persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani hanya melalui kebijakan pemerintah daerah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga organisasi dan lembaga lainnya.

BACA JUGA  Danny Pomanto Resmikan Posyandu Era Baru di Paropo

Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam membangun kota yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sekaligus tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Persoalan iklim dan pembangunan perkotaan tidak dapat diselesaikan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, forum seperti ini menjadi kesempatan bagi Makassar untuk belajar, berbagi pengalaman sekaligus membuka peluang kerja sama dengan daerah maupun jejaring kota lainnya,” tambahnya.

Terjemahkan Komitmen Iklim ke Aksi Nyata

Urban Climate Forum 2026 juga membahas bagaimana pemerintah daerah dapat menerjemahkan komitmen nasional maupun regional mengenai perubahan iklim ke dalam kebijakan dan aksi nyata di tingkat kota.

UCLG ASPAC mengarahkan forum tersebut untuk mendorong pendekatan yang lebih sistematis dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan sekaligus memperkuat tata kelola multilevel.

Pendekatan tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu aktor penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan, karena berbagai persoalan seperti transportasi, sampah, penggunaan energi, lingkungan dan ketahanan terhadap bencana secara langsung dirasakan masyarakat perkotaan.

Bagi Makassar, keikutsertaan dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas jejaring sekaligus memperoleh pembelajaran mengenai berbagai praktik pengelolaan kota.

Isu yang dibahas mencakup transportasi berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, ketahanan terhadap perubahan iklim serta tata kelola perkotaan.

Pertukaran pengalaman antardaerah dan antarkota juga diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Pemerintah Pusat Soroti Tantangan Perkotaan

Sejumlah pejabat pemerintah pusat turut memberikan pandangan mengenai tantangan pembangunan perkotaan dalam Urban Climate Forum 2026.

BACA JUGA  Asisten Pidana Militer Kejati Sulsel Audiensi dengan Wali Kota Makassar, Perkuat Hubungan Lintas Sektor

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pembangunan daerah yang tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, agenda pembangunan daerah perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sehingga pertumbuhan yang dicapai tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut menyoroti tantangan banjir yang dihadapi berbagai daerah.

Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan banjir rob, penurunan muka tanah serta berkurangnya daya serap air.

Berbagai persoalan itu menunjukkan bahwa pembangunan perkotaan membutuhkan perencanaan yang terintegrasi, terutama dalam menghadapi perubahan pola cuaca dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.

Sekitar 200 Peserta Hadiri UCF 2026

Urban Climate Forum 2026 berlangsung selama dua hari, 16–17 September 2026, di Pullman Jakarta Thamrin CBD.

Forum tersebut melibatkan sekitar 200 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintahan, jejaring kota, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pakar hingga sektor swasta.

Sejumlah pejabat nasional, kepala daerah dan tokoh yang terlibat dalam jejaring pemerintahan lokal turut hadir.

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta sekaligus Co-President UCLG ASPAC Pramono Anung Wibowo, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi, serta Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.

Hadir pula Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Dari unsur pemerintah daerah, forum dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Dedi Abdul Hadi, serta Duta UCLG ASPAC Tri Rismaharini.

BACA JUGA  Coto Anging Mammiri I Hadir dengan Wajah Baru, Wali Kota Munafri Harap Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Turut hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Gubernur Gorontalo Gunarsih, serta Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Leonardus Tambupolon.

Makassar Perluas Jejaring Kota Berkelanjutan

Keikutsertaan Pemerintah Kota Makassar dalam UCF 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring dan pertukaran pengetahuan mengenai pembangunan perkotaan.

Bagi Makassar, forum tersebut juga membuka ruang untuk mempelajari pengalaman berbagai daerah dalam menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks.

Mobilitas masyarakat, kebutuhan energi, pengelolaan sampah, perubahan iklim, risiko banjir dan penguatan tata kelola menjadi persoalan yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah lain, jejaring kota, mitra pembangunan, akademisi, masyarakat sipil dan sektor swasta.

Aliyah menegaskan bahwa pembangunan kota harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keterlibatan Makassar dalam forum tingkat nasional dan regional seperti UCF 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperluas perspektif dalam merancang pembangunan kota yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memiliki ketahanan menghadapi perubahan iklim.

Dengan semakin kuatnya kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarkota, pemerintah daerah diharapkan mampu menerjemahkan agenda pembangunan berkelanjutan menjadi kebijakan dan program yang lebih konkret di tingkat lokal.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending