Kapolda Sulbar Berganti, Irjen Totok Suharyanto Gantikan Irjen Adi Deriyan

KITASULSEL–MAMUJU — Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) kembali mengalami pergantian pucuk pimpinan. Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta dimutasi dari jabatan Kapolda Sulbar dan digantikan oleh Irjen Pol Totok Suharyanto.

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi itu menjadi bagian dari rotasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri, termasuk pergantian sejumlah Kapolda.

Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Memo Ardian membenarkan adanya pergantian tersebut.

“Benar (Kapolda berganti),” kata Memo kepada wartawan, Sabtu (3/10/2026).

Adi Deriyan Dapat Penugasan di KLH/BPLH

Dalam telegram mutasi tersebut, Irjen Adi Deriyan Jayamarta tidak lagi menduduki posisi Kapolda Sulbar. Ia dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

Adi Deriyan sebelumnya memimpin Polda Sulbar sejak Agustus 2025. Ia menggantikan Irjen Adang Ginanjar yang memasuki masa pensiun.

Dengan mutasi terbaru ini, masa kepemimpinan Adi Deriyan di Sulbar berlangsung sekitar satu tahun lebih sebelum mendapatkan penugasan baru.

Sementara itu, jabatan Kapolda Sulbar kini dipercayakan kepada Irjen Totok Suharyanto.

Totok Suharyanto Pindah dari Kortastipidkor

Sebelum ditunjuk menjadi Kapolda Sulbar, Totok Suharyanto menjabat Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) Polri.

Posisi tersebut diembannya sejak 27 Februari 2026 setelah sebelumnya menjabat Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri. Jabatan Totok sebagai Kakortastipidkor juga tercatat dalam laman resmi Divisi Humas Polri pada April 2026.

Selama memimpin Kortastipidkor, Totok menangani sejumlah perkara dugaan korupsi berskala besar. Salah satu perkara yang ditangani lembaganya adalah dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam sejumlah perkara strategis.

Pada Juli 2026, misalnya, Totok menyampaikan peningkatan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pasokan batu bara untuk PLTU periode 2018-2026.

Ia juga memimpin jajaran Kortastipidkor dalam berbagai proses penyidikan dan penelusuran aset perkara korupsi. Dalam salah satu perkara yang ditangani, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi serta menelusuri aliran dana dan aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.

Berkarier Panjang di Bidang Reserse

Totok merupakan perwira Polri yang banyak meniti karier di bidang reserse dan penegakan hukum.

Riwayat jabatannya antara lain pernah menjadi Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kasat Reskrim Polres Malang Kota, Kasat Reskrim Polwil Malang, Wakapolres Malang Kota, Kapolres Trenggalek, dan Kapolres Malang Kota.

Ia kemudian dipercaya menduduki sejumlah jabatan di bidang reserse kriminal khusus, antara lain Wadirreskrimsus Polda DIY, Dirreskrimsus Polda Gorontalo, Kasubdit IV Ditipidkor Bareskrim Polri, Kasubdit II Ditipidkor Bareskrim Polri, hingga Dirreskrimum Polda Jawa Timur.

Pada 2025, Totok menjabat sebagai Dirtindak Kortastipidkor Polri, sebelum kemudian naik menjadi Kakortastipidkor pada 2026.

Sertijab Dijadwalkan di Mabes Polri

Setelah keputusan mutasi diterbitkan, proses pergantian kepemimpinan Polda Sulbar akan dilanjutkan dengan serah terima jabatan.

Kabid Humas Polda Sulbar membenarkan bahwa sertijab Kapolda Sulbar dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, pada Sabtu (3/10/2026).

Pergantian tersebut menjadi bagian dari rotasi besar di tubuh Polri yang mencakup 19 jabatan Kapolda di berbagai wilayah Indonesia.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dilakukan sesuai kebutuhan institusi, sekaligus berkaitan dengan pembinaan karier dan penyegaran pelaksanaan tugas kepolisian.

Dengan masuknya Totok Suharyanto sebagai Kapolda baru, kepemimpinan Polda Sulbar selanjutnya berada di bawah perwira yang memiliki pengalaman panjang di bidang penyidikan, khususnya penanganan perkara tindak pidana korupsi.