Bahas Dugaan Tumpang Tindih HGU PT BULS, Bupati Sidrap Libatkan Kementerian HAM dan Masyarakat

KITASULSEL–SIDRAP — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) memfasilitasi pertemuan lintas instansi untuk membahas penyelesaian dugaan tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU) PT Berdikari United Livestock (BULS) dengan wilayah permukiman dan lahan garapan masyarakat Kampung Wala, Kecamatan Pitu Riase.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Sidrap, Kamis (8/10/2026), melibatkan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI, instansi pertanahan, pihak perusahaan, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat Kecamatan Pitu Riase.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif memimpin langsung pertemuan tersebut, didampingi Sekretaris Daerah Sidrap Andi Rahmat Saleh.

Hadir Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI Munafrizal Manan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan Daniel Rumsowek, serta Kepala Kantor Pertanahan Sidrap Amir.

Turut hadir Kepala Dinas Biciptapera Sidrap Abdul Rasyid, Inspektur Daerah Mustari Kadir, Camat Pitu Riase Andi Mukti Ali, Wakil Direktur PT BULS, Kepala Bagian Hukum Setda Sidrap Ronni Setiawan, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat Kecamatan Pitu Riase.

Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai persoalan yang terjadi, terutama terkait sejarah penguasaan, pemanfaatan, dan kondisi lahan yang menjadi objek sengketa.

Dalam pertemuan itu, Syaharuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian HAM RI atas perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Sidrap.

“Terima kasih atas perhatian dan kedatangan jajaran Kementerian HAM. Pemerintah Kabupaten Sidrap tentu berharap persoalan ini dapat kita dudukkan bersama, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan solusi yang terbaik,” ujar Syaharuddin.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mendorong penanganan persoalan secara objektif, terbuka, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syaharuddin juga memaparkan sejumlah batas wilayah yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk titik-titik lokasi yang dipersoalkan dalam dugaan tumpang tindih HGU tersebut.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak. Seluruh informasi dan klaim dari masing-masing pihak harus diuji melalui dokumen pertanahan, data batas wilayah, serta fakta yang ditemukan di lapangan.

“Yang paling penting adalah kita melihat persoalan ini berdasarkan data dan fakta. Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan klaim. Semua pihak harus diberi ruang untuk menyampaikan informasi dan bukti yang dimiliki,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, serta instansi yang memiliki kewenangan agar proses penyelesaian berjalan dengan baik dan tidak memunculkan persoalan baru.

Kementerian HAM Fokus pada Perlindungan Hak Masyarakat

Sementara itu, perwakilan Kementerian HAM RI menegaskan bahwa keterlibatan kementerian dalam persoalan tersebut berfokus pada aspek pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun legalitas agraria, status penguasaan lahan, dan keabsahan HGU merupakan ranah kewenangan instansi terkait yang harus dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Kementerian HAM tidak berada pada posisi untuk memberikan kesimpulan final mengenai pihak yang benar atau salah dalam aspek legalitas pertanahan.

Kementerian HAM juga memberikan perhatian terhadap informasi yang disampaikan masyarakat mengenai dugaan intimidasi dan tekanan terhadap pihak tertentu.

Informasi tersebut masih memerlukan pendalaman serta verifikasi lebih lanjut di lapangan. Meski demikian, seluruh pihak diingatkan untuk menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Penyelesaian melalui dialog dan mekanisme hukum yang berlaku dinilai menjadi langkah penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Pemkab Sidrap Siap Kawal Proses Penyelesaian

Pemerintah Kabupaten Sidrap menyatakan akan terus memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam aspek pertanahan dan perlindungan hak masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan pihak perusahaan mengenai tahapan penyelesaian yang perlu dilakukan.

Pemkab Sidrap berharap proses penanganan dugaan tumpang tindih HGU PT BULS dapat berlangsung secara transparan, objektif, dan berkeadilan dengan mengedepankan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak masyarakat.

Pemerintah daerah juga berkomitmen mengawal proses tersebut sesuai kewenangannya melalui dialog, verifikasi data, dan koordinasi lintas instansi.

Dengan keterlibatan seluruh pihak, diharapkan persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat Kampung Wala dapat menemukan solusi yang dapat diterima bersama, sekaligus memberikan kepastian hukum, menjaga hak masyarakat, dan mempertahankan kondusivitas wilayah Kabupaten Sidrap.