Permohonan PBG di Sidrap Kini Bisa Dipantau Digital, ALAKO SAR Hadirkan Empat Fitur Layanan

KITASULSEL–SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital. Salah satunya melalui inovasi ALAKO SAR (Akselerasi Layanan Kolaboratif Sidenreng Rappang) yang dirancang untuk memudahkan masyarakat memantau perkembangan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Melalui platform tersebut, pemohon dapat mengetahui status permohonan secara digital, sekaligus memperoleh notifikasi terkait perkembangan proses pelayanan.

Platform ALAKO SAR dapat diakses masyarakat melalui laman https://alako-sar.sidrapkab.go.id.

Inovasi ini disusun Sekretaris Dinas Bina Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Biciptapera) Sidrap, Hj. Ema Amaliah, ST., M.AP., sebagai bagian dari Rancangan Aksi Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2026.

Ema menjelaskan, pengembangan ALAKO SAR dilatarbelakangi meningkatnya jumlah permohonan PBG di Kabupaten Sidrap. Dari 185 permohonan pada 2022, jumlahnya meningkat menjadi 400 permohonan pada 2026.

“Peningkatan tersebut membutuhkan dukungan sistem pelayanan yang lebih terstruktur,” terang Ema, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, selama ini pemantauan proses pelayanan belum sepenuhnya berlangsung secara waktu nyata. Masyarakat juga masih membutuhkan akses informasi yang lebih praktis untuk mengetahui sejauh mana permohonan mereka diproses.

Melalui ALAKO SAR, pemohon diharapkan tidak lagi kesulitan memperoleh informasi mengenai perkembangan pengurusan PBG. Di sisi lain, aparatur dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan koordinasi pekerjaan antarunit.

Empat Instrumen Utama ALAKO SAR

Ema memaparkan, inovasi ALAKO SAR dirancang dengan empat instrumen utama yang saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pelayanan PBG.

Pertama, dashboard monitoring PBG. Fitur ini memungkinkan petugas memantau seluruh permohonan, mulai dari berkas yang baru masuk, sedang diproses, hingga yang telah selesai. Pengelolaan penerbitan PBG juga dapat dipantau secara lebih terstruktur.

Kedua, digital tracking. Fitur ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melacak status permohonan secara mandiri. Pemohon cukup memasukkan nomor registrasi untuk mengetahui perkembangan proses pengajuan.

Ketiga, notifikasi WhatsApp. Sistem ini dirancang mengirimkan informasi secara otomatis apabila terdapat perkembangan atau perubahan status permohonan. Dengan demikian, pemohon dapat memperoleh pemberitahuan langsung melalui telepon genggam.

Keempat, SOP digital. Instrumen ini berfungsi menata tahapan pelayanan agar lebih jelas dan terarah, mulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas, pemeriksaan teknis, penghitungan retribusi, hingga penerbitan PBG.

Pengembangan Dilakukan Secara Bertahap

Pengembangan ALAKO SAR direncanakan melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, kegiatan meliputi pembentukan tim kerja, penyempurnaan SOP digital, pengembangan dashboard monitoring, fitur pelacakan, notifikasi, serta sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur terkait.

Selanjutnya, pengembangan difokuskan pada optimalisasi sistem dan integrasi data. Penerapan notifikasi WhatsApp juga akan terus dikembangkan, bersamaan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan.

Dalam jangka panjang, ALAKO SAR direncanakan terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Pengembangan Buku Digital PBG juga menjadi bagian dari rencana lanjutan inovasi tersebut.

Pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, antara lain Dinas Biciptapera, Bidang Cipta Karya, administrator SIMBG, DPMPTSP, Diskominfo, dan Inspektorat.

Selain itu, keterlibatan konsultan atau tim profesi ahli, asosiasi profesi, serta masyarakat sebagai pengguna layanan juga menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi ini.

Melalui ALAKO SAR, Pemkab Sidrap berupaya menghadirkan pelayanan PBG yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel. Kemudahan memperoleh informasi serta keterbukaan perkembangan proses permohonan menjadi manfaat utama yang ingin diwujudkan.

Keberlanjutan inovasi ini akan diperkuat melalui kebijakan internal, peningkatan kapasitas aparatur, integrasi sistem, serta evaluasi berkala agar layanan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan sistem pemantauan digital tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses informasi pengurusan PBG, sementara aparatur dapat memberikan pelayanan yang lebih terkoordinasi dan terukur.