Nasional
Breaking News – RUU Perampasan Aset Telah Disahkan , Ini 10 Poin Penting dan Arah Kebijakan yang Wajib Diketahui Masyarakat
KITASULSEL — MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Negara tidak hanya memperkuat upaya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mendorong pengembalian kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana.
Selama ini, perhatian masyarakat dalam penanganan perkara pidana sering tertuju pada penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga penjatuhan hukuman. Padahal, ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni bagaimana mengembalikan kekayaan negara yang dicuri dan memulihkan kerugian masyarakat akibat kejahatan.
Melalui kebijakan perampasan aset, negara berupaya memperkuat instrumen hukum untuk menelusuri, mengamankan, dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, memaparkan sepuluh pokok pengaturan hasil pembahasan bersama pemerintah. Pembahasan tersebut menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan penyempurnaan rancangan dari 67 menjadi 74 pasal.
Lantas, apa saja substansi penting yang perlu diketahui masyarakat? Berikut sepuluh poin beserta penjelasan dan arah kebijakannya.
10 Poin Penting RUU Perampasan Aset
1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset
Pokok pertama mengatur prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Efektivitas berarti mekanisme perampasan harus mampu membantu negara menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana. Proporsionalitas mengharuskan tindakan hukum dilakukan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas berarti setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan perlindungan HAM memastikan hak masyarakat tetap dihormati.
Penjelasan bagi masyarakat:
Seseorang yang memiliki rumah, tanah, kendaraan, atau kekayaan melalui transaksi sah tidak boleh kehilangan hak kepemilikannya hanya karena memiliki hubungan bisnis atau keluarga dengan seseorang yang sedang tersangkut perkara pidana.
Harus ada dasar hukum dan pemeriksaan mengenai keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana.
2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset yang dapat dirampas
Pokok kedua mengatur jenis tindak pidana, nilai, serta kriteria aset yang dapat menjadi objek perampasan.
Cakupannya tidak hanya
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
4 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
4 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
3 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap










You must be logged in to post a comment Login