Connect with us

Nasional

KCI Tawarkan Teknologi Pencatat Royalti Musik kepada Menteri Hukum, Musisi Masih Waswas soal Transparansi

Published

on

KITASULSEL — MAKASSAR — Polemik pengelolaan royalti musik kembali menyoroti persoalan mendasar dalam industri musik Indonesia: bagaimana memastikan setiap karya yang digunakan secara komersial tercatat dengan benar dan hak ekonomi penciptanya benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

Di tengah tuntutan transparansi tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Karya Cipta Indonesia (KCI) menawarkan sistem digitalisasi pencatatan penggunaan lagu kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam audiensi di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dewan Pembina KCI, Viva Yoga, menyampaikan bahwa sistem tersebut ditawarkan sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki tata kelola royalti musik. KCI bahkan menyatakan kesediaannya menyerahkan sistem itu kepada negara agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Penawaran tersebut mengangkat prinsip “No Data No Royalty”. Artinya, pencatatan penggunaan lagu menjadi bagian penting dalam memastikan perhitungan royalti dilakukan berdasarkan data pemanfaatan karya.

Namun, teknologi pencatatan saja tidak cukup. Persoalan royalti juga menyangkut kepercayaan, keterbukaan pengelolaan, pengawasan, serta kesadaran semua pihak untuk menghormati hak pencipta dan pemilik hak terkait.

Teknologi Harus Diikuti Transparansi

Digitalisasi berpotensi membantu mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan membuat penggunaan lagu lebih mudah ditelusuri. Meski demikian, sistem secanggih apa pun tetap membutuhkan tata kelola yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA  Jokowi Beri Arahan ke Pengurus Baru PSI: Fokus Penguatan Struktur dan Kaderisasi

Pencipta lagu dan pemilik hak terkait berhak mengetahui bagaimana karya mereka digunakan, berapa royalti yang dihimpun, bagaimana perhitungannya, berapa biaya pengelolaan, serta kepada siapa royalti didistribusikan.

Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 telah mengatur mekanisme pengelolaan royalti, termasuk pendistribusian berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik. Aturan tersebut juga memuat kewajiban pemberitahuan mengenai jumlah royalti yang didistribusikan, pihak penerima, serta data pengguna layanan publik yang bersifat komersial.

Dengan demikian, keterbukaan bukan sekadar tuntutan moral dari para musisi. Transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga yang mendapat amanah mengelola royalti.

Jangan Makan Sendiri di Atas Penderitaan Pencipta

Pembenahan tata kelola royalti menuntut tanggung jawab besar dari seluruh pemangku kewenangan yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan hak ekonomi pencipta maupun pemilik hak terkait.

Mereka yang diberi kepercayaan harus bekerja dengan jujur, transparan, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dihimpun. Tidak boleh ada ruang bagi kepentingan pribadi, penyalahgunaan kewenangan, ataupun praktik yang membuat pencipta kesulitan mengetahui hak ekonominya sendiri.

BACA JUGA  Presiden Prabowo Usulkan Sejumlah Nama Calon Dunes RI Untuk AS

Jangan sampai pihak yang diberi amanah mengelola royalti justru menikmati keuntungan di atas ketidakberdayaan pencipta karya yang selama ini berjuang menghasilkan musik.

Pencipta lagu bukan pihak yang seharusnya terus-menerus meminta penjelasan tentang uang dari hasil kreativitasnya sendiri. Mereka berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan karya, jumlah royalti yang terkumpul, potongan biaya pengelolaan, penerima distribusi, hingga alasan apabila hak mereka belum dibayarkan.

Karena itu, keterbukaan laporan, audit independen, akses informasi bagi pemilik hak, serta mekanisme pengaduan yang efektif harus menjadi bagian penting dalam pembenahan sistem.

Jabatan dan kewenangan dalam pengelolaan royalti bukan kesempatan untuk menikmati hasil karya orang lain, melainkan amanah untuk memastikan hak para pencipta terlindungi.

Jangan makan sendiri di atas penderitaan pencipta karya. Jangan biarkan orang yang menciptakan musik justru menjadi pihak yang paling sulit mendapatkan kejelasan atas hasil karyanya sendiri.

Masyarakat Juga Harus Belajar Menghargai Karya Musik

Persoalan royalti tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, lembaga pengelola, maupun para pekerja musik. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun ekosistem musik yang sehat.

Sebuah lagu bukan sekadar hiburan yang tercipta begitu saja. Di baliknya ada proses panjang, mulai dari penciptaan lirik dan komposisi, penyusunan aransemen, latihan, rekaman, penggunaan instrumen, hingga proses produksi yang melibatkan waktu, tenaga, kreativitas, dan biaya.

BACA JUGA  Menag Salurkan Bantuan Rp596 Juta Untuk Madrasah, Guru, Dan Siswa Terdampak Longsor Cisarua

Karya musik memiliki nilai ekonomi. Karena itu, menikmati sebuah lagu semestinya berjalan seiring dengan kesadaran untuk menghormati hak orang-orang yang menciptakannya.

Penggunaan musik untuk kepentingan komersial juga tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis bebas dari kewajiban menghormati hak cipta dan hak terkait. Masyarakat, pelaku usaha, penyelenggara acara, hingga pengguna layanan publik perlu memahami aturan penggunaan musik sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai masyarakat hanya menikmati hasil kreativitas musisi, tetapi mengabaikan hak ekonomi orang-orang yang berada di balik lahirnya karya tersebut.

Menghargai musik bukan hanya soal menyukai lagu, melainkan juga menghormati proses kreatif dan hak para penciptanya.

Tokoh dan Pelaku Musik Harus Memperkuat Kolaborasi

Di tengah polemik yang terus berkembang, para tokoh dan pelaku seni musik juga perlu memperkuat solidaritas. Pencipta lagu, penyanyi, musisi panggung, pemain instrumen, arranger, produser, komposer, pekerja rekaman, organisasi, hingga komunitas musik perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif.

Perbedaan genre

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending