Sosialisasi Perda Perlindungan Anak, Budi Hastuti Tekankan Orang Tua Perlu Pahami Hak Anak

Published

2 tahun ago

5 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, di Hotel Royal Bay Makassar, Rabu (5/4/2023).

Legislator Partai Gerindra ini sengaja mengambil tema tentang Perlindungan anak, sebab maraknya kasus yang melibatkan anak bahkan orang tua perlu memahami apa saja hak-hak anak.

“Peran orang tua sangat besar dalam hal perlindungan anak, mulai dari sebelum lahir hingga memenuhi hak-hak, kegiatan dan tanggung jawab moral setiap anak-anaknya,” ujar Budi.

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini mengatakan pemerintah dan legislatif sudah memberikan petunjuk dari regulasi yang diatur bahwa perlindungan anak mempunyai wewenang tersendiri mulai dari orang tua, pemerintah dan masyarakat.

“Apalagi peran pemerintah sudah jelas bagaimana melindungi setiap warga negara khususnya anak, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga hingga kebebasan dalam bermasyarakat ,” jelasnya.

Hadir sebagai narasumber, Akademisi, Babra Kamal memaparkan bahwa Kota Makassar sempat viral karena banyaknya kasus penculikan anak, bahkan tindak kekerasan yang melibatkan anak.

Selain jumlah kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat, kata Babra, kasus terhadap perempuan juga bahkan marak terjadi di kalangan masyarakat.

“Jadi bukan cuma perlindungan terhadap anak saja, tapi perempuan yang tidak bisa tolerir. dan undang-undang sudah mengatur apa saja sanksi hukum hingga pidananya,”

Dalam data berdasarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan di Makassar yang cukup meningkat di tahun 2022.

“Usianya itu masing-masing diangka 5 sampai 17 tahun, bahkan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga cukup meningkat,” bebernya.

Sementara itu, salah satu Pemerhati Anak di Kota Makassar, Puspito Nugroho menjelaskan bahwa saat ini sudah ada aturan yang mengatur untuk tidak menelantarkan anak begitu saja.

“Makanya bagi orang tua punya anak, perlu memahami apa saja aturan soal anak-anaknya. Karena pemerintah sudah memberikan sanksi hingga pidana bagi siapa saja yang mengabaikan atau menelantarkan anak,” ujarnya.

Apalagi saat ini, kasus soal penelantaran dan mengeksploitasi anak sudah marak terjadi di jalanan bahkan di bulan suci Ramadan saat ini merupakan momen untuk mempekerjakan anak dibawah umur.

“Kalau kita lihat di pinggir jalan, fenomena tersebut merupakan suatu pelanggan karena sudah mengeksploitasi anak untuk meminta minta kepada pengguna jalan,” pungkasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo untuk Putus Rantai Kemiskinan

Published

22 menit ago

26 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto bertujuan memberantas akar kemiskinan di Indonesia.

Menurut Nasaruddin, MBG merupakan langkah nyata pemerintah agar anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan lebih baik untuk meraih masa depan.

“Tidak boleh bapak ibunya mungkin kurang pintar, maka anaknya juga mau mewarisinya? Kan tidak. Anak orang miskin tidak boleh melahirkan anak yang miskin. Anak orang miskin harus menjadi kaya nanti. Itu cita-cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Nasaruddin saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

MBG dan Sekolah Rakyat Jadi Program Prioritas

Menag menjelaskan, program MBG bersama Sekolah Rakyat merupakan dua instrumen utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

“Kita berterima kasih kepada Presiden, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah, tidak ada lagi anak-anak yang menjadi calon orang miskin,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah memastikan seluruh anak sekolah di Indonesia, baik di sekolah umum, madrasah, pesantren, maupun sekolah keagamaan lainnya, akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

“Insyaallah seluruh anak sekolahan, madrasah maupun di sekolah, dari SD sampai SMA, nanti akan mendapatkan gratis. Bahkan di Sekolah Rakyat, makanannya tiga kali sehari,” jelas Menag.

Sekolah Rakyat Sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan

Selain MBG, Sekolah Rakyat juga dinilai memiliki peran penting. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terpadu.

Program ini memadukan berbagai prioritas Presiden Prabowo, mulai dari MBG, Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga program 3 Juta Rumah.

“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini. Di masa depan, anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegas Gus Ipul saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Sebagai informasi, mekanisme pemberian MBG di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum. Anak-anak di Sekolah Rakyat mendapatkan jatah makan tiga kali sehari (sarapan, makan siang, makan malam) ditambah dua kali kudapan.

Dengan kombinasi MBG dan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi serta mewujudkan cita-cita Indonesia tanpa anak miskin di masa depan. (*)