Legislator Nunung Dasniar Berikan Perhatian Lebih ke Wilayah Rawan Banjir di Kecamatan Biringkanaya

Published

2 tahun ago

15 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar meminta pemerintah kota Makassar untuk memberikan perhatian lebih terhadap wilayah yang rawan terdampak banjir.

Seperti di sejumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Biringkanaya, ada daerah yang memang setiap tahunnya selalu menjadi langganan banjir dan pembangunan infrastruktur yang lamban.

Hal itu disampaikan Nunung Dasniar saat melakukan Reses kedua masa persidangan II tahun sidang 2022/2023 BTN Tirasa Jl Asrama Haji Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu (15/4/2023).

“Di Kelurahan Sudiang ini memang selalu langganan banjir, makanya warga mengeluhkan infrastruktur seperti drainase dan pengerukannya kadang tidak dikerjakan,” ujarnya.

Begitu juga, kata Legislator Partai Gerindra ini, di beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Biringkanaya, masih butuh tindakan langsung oleh pemerintah soal perbaikan drainase.

“Yang kami sesalkan karena begitu sudah musim hujan turun, pemerintah baru bergerak dan turun ke lapangan. Harusnya sebelum hujan lakukan dulu perbaikan drainase dan keruk sedimentasi,” tegasnya.

Selain itu, Nunung juga mengungkapkan pemerintah kota Makassar khususnya di Kelurahan Katimbang, tidak adanya perhatian dalam mengawal permasalahan masyarakat.

Apalagi, saat dirinya menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Katimbang, tak ada satupun pihak kelurahan yang datang dalam agenda tersebut untuk menjemput dan mendengar keluhan warga.

“Jadi perlu di warning bahwa kegiatan reses itu harus ada kolaborasi pemerintah dan legislatif. Mengingat kelurahan katimbang adalah daerah rawan setiap tahun banjir dan kekurangan air bersih, serta infrastruktur yang tidak memadai,” ungkapnya.

Karena itu, Nunung berharap Walikota Makassar untuk segera mengevakuasi jajarannya di tingkat Kelurahan Katimbang, agar setiap aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti.

“Tapi pemerintah atas nama kelurahan katimbang tidak ada perhatiannya sama sekali terhadap permasalahan yang ada. Saya menegaskan untuk Bapak Walikota agar mengevaluasi kelurahan katimbang,” pungkasnya. (*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Dorong Keamanan Pangan Demi Sukseskan Program MBG

Published

3 jam ago

28 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri kegiatan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekaligus pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kinerja baik tahun 2023–2024. Acara berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (28/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Taruna Ikrar bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menandatangani hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros.

Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM), yang digadang menjadi pusat pendidikan tenaga ahli pengawas pangan pertama di Indonesia.

Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Nisman Mungkasa, yang turut hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa Pemkot Makassar, mendukung BPOM melalui penyuluhan dan bimbingan teknis akan memberikan tambahan wawasan kepada pemerintah daerah.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program jangka panjang. Untuk menjamin kualitasnya, perlu pengawasan ketat terhadap bahan pangan,” ujarnya.

“Peran BPOM sangat penting dalam memberikan arahan dan penyuluhan, agar pemerintah daerah dapat memastikan pangan yang sehat dan aman sampai ke masyarakat,” tambah Nirman.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan program makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas.

Penyuluhan keamanan pangan ini menjadi penting agar program makan bergizi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tapi juga menjamin keamanan konsumsi masyarakat.

“Dengan adanya PoltekPOM ini, kita optimistis akan lahir tenaga-tenaga pengawas pangan yang lebih profesional di masa depan,” tuturnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum apresiasi, di mana sejumlah pemerintah daerah yang berhasil mengelola DAK non-fisik tahun 2023 dan 2024 dengan baik menerima penghargaan langsung dari BPOM.

Dengan dukungan kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Sulawesi Selatan diharapkan menjadi salah satu daerah terdepan dalam penguatan sistem keamanan pangan nasional, sekaligus menjadi pilar penting dalam menyukseskan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis.

Nirman mengungkapkan bahwa program Pemerintah Pusat berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pengawasan ketat, khususnya terhadap kualitas pangan yang akan diolah.

Karena itu, BPOM berperan penting sebagai pengawas bahan pangan dari sisi kesehatan. Maka peran BPOM sangat dibutuhkan, terutama melalui arahan dan penyuluhan kepada pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan dan dinas ketahanan pangan.

“Dengan adanya bimbingan teknis, wawasan dan pengetahuan para pemangku kepentingan akan semakin kuat dalam menjaga keamanan pangan,” jelas Nirman.

Ia menambahkan, pembangunan sekolah dinas ahli pengawas makanan yang pertama di Indonesia tersebut akan menjadi tonggak penting dalam menghasilkan tenaga ahli keamanan pangan yang lebih berkualitas di masa depan.

“Ini akan mencetak SDM unggul di bidang pengawasan pangan, sehingga penguatan sistem keamanan pangan di Indonesia, khususnya di kawasan timur, dapat lebih maksimal,” tambahnya. (*)