Silaturahmi Kapolrestabes Makassar, Pimpinan DPRD Siap Kolaborasi
Kitasulsel—Makassar—Pimpinan DPRD Kota Makassar menerima kunjungan Silaturahmi Kapolrestabes Makassar yang baru, Kombes Mokhamad Ngajib di Ruang Ketua DPRD Kota Makassar, Selasa (18/04/2023).
Kombes Mokhamad Ngajib diterima langsung Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali dan Andi Nurhaldin melakukan bincang terkait kolaborasi dengan DPRD Makassar.
Kombes Mokhamad Ngajib dalam kesempatan ini, meminta masukan dan kolaborasi dengan DPRD Kota Makassar. Salah satunya terkait unjuk rasa. Pihaknya berharap ada perubahan dalam menyampaikan aspirasi yang lebih humanis tanpa kekerasan.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo SH, menyampaikan bahwa pihaknya siap dan selalu bersedia menerima aspirasi dari masyarakat karena anggota dewan telah di jadwalkan senin sampai jumat secara bergiliran menerima aspirasi masyarakat.
“Inti dari silahturahmi pada hari ini mengharapkan kolaborasi dalam menangani dan mengantisipasi kerawanan sosial di kota makassar,” ungkapnya.
Rudianto lallo juga mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan silahturahmi yang dibangun antara kepolisian dan Anggota DPRD kota makassar.
KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa pelaksanaan wisuda bagi siswa Taman Kanak-Kanak (TK) tidak bersifat wajib. Ia mengimbau sekolah-sekolah agar tidak memaksakan kegiatan seremonial tersebut kepada siswa maupun orang tua.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur usai memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 2 Mei 2025. Penegasan itu merespons kasus dua anak TK di Makassar yang dikeluarkan dari sekolah setelah orang tuanya memprotes biaya wisuda.
“Terkait larangan wisuda untuk TK, sebenarnya wisuda itu tidak wajib. Kalau ada yang ingin secara sukarela, ya silakan. Tapi kalau orang tua tidak mau, tidak usah dipaksakan,” kata Andi Sudirman.
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan adanya seremonial kelulusan, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini.
“Untuk jenjang sarjana mungkin masih wajar, karena ada program akademiknya. Tapi untuk sekolah dasar atau TK, prinsipnya jangan membebani orang tua,” tambahnya.
Sebelumnya, dua anak TK di Makassar dilaporkan dikeluarkan dari sekolah lantaran orang tuanya mempertanyakan transparansi penggunaan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan menolak membayar biaya penamatan yang dianggap memberatkan.
Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kota Makassar juga telah mengeluarkan larangan pelaksanaan wisuda atau perpisahan sekolah, yang dianggap menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa. Larangan tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Kebijakan ini diambil agar tidak ada lagi kegiatan seremonial yang memaksa orang tua mengeluarkan biaya besar hanya demi kelulusan anak-anak mereka,” tegas Appi.
-
Politics7 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
12 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login