Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Bahas Progres dan Persebaran Dapur MBG

Published

11 bulan ago

27 Agustus 2025

Kitasulsel–LUWITIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pangan bergizi melalui pembangunan Dapur MBG (Makanan Bergizi Gratis).

Hal ini dibuktikan dengan digelarnya pertemuan pembahasan progres pembangunan dapur MBG di Kantor Bapperida Luwu Timur, Rabu (27/08/2025).

Rapat tersebut membahas lebih lanjut terkait lokasi calon dapur MBG di 11 kecamatan bersama perangkat daerah terkait, SPPG (Satuan Pendidikan Penyedia Gizi), dan para camat dengan mempertimbangkan kriteria umum maupun teknis lahan yang tersedia.

Membuka rapat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Masdin dalam arahannya menegaskan bahwa, pelaksanaan program MBG harus benar-benar terkontrol.

“MBG ini harus disalurkan dengan baik. Jika ada kesalahan atau kelalaian, segera dilaporkan. Pertemuan seperti ini juga penting dilakukan secara berkesinambungan agar kita dapat mengetahui perkembangan di lapangan,” tegas Masdin.

Kepala Bapperida Luwu Timur, Dohri Ashari menambahkan, pihaknya bersama Satgas MBG akan terus melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk memantau perkembangan pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan bahan makanan lokal.

“Kami berharap camat dapat menggerakkan masyarakatnya agar kebutuhan MBG bisa dipenuhi dari hasil produksi daerah, bukan dari luar. Karena itu, mohon diinformasikan apa yang dibutuhkan supaya terjalin kerja sama yang baik,” jelas Dohri.

Menurut Dohri, dari hasil pemetaan awal, jumlah dapur MBG yang direncanakan berkisar 18–22 unit. Namun, karena terdapat wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh dapur, estimasi kebutuhan meningkat menjadi 25–26 unit

“Saat ini, sudah ada dua dapur MBG yang beroperasi, masing-masing di Kecamatan Towuti dan Malili, serta melayani sekitar 19 sekolah dengan total siswa 2.500–3.000 orang,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, progres pembangunan saat ini menunjukkan sudah ada 7 dapur MBG yang dalam tahap perkembangan, sementara 14 lainnya masih harus dipersiapkan baik melalui dukungan mandiri maupun melalui usulan tambahan.

“Untuk itu, kami berharap hari ini bisa diperoleh informasi lebih detail terkait pengusulan calon lokasi dapur MBG, sehingga seluruh kecamatan memiliki alokasi yang merata sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Dalam diskusi tersebut, disampaikan bahwa harus ada manfaat langsung dari keberadaan dapur MBG. Selain dari kesehatan anak-anak, dapur MBG juga berpotensi mendorong peluang ekonomi khususnya dalam pemenuhan bahan makanan.

Sebelum menutup pertemuan, Dohri menekankan kepada Kepala sekolah untuk turut aktif mengawasi kondisi fisik makanan sebelum dikonsumsi anak-anak, serta memberikan arahan kepada guru maupun koordinasi dengan camat terkait pengawasan.

Kemudian dari aspek kesehatan, dinas terkait diminta melakukan pemantauan secara berkala terhadap lingkungan dan kualitas makanan.

Sementara itu, Perwakilan SPPG Kecamatan Towuti, Komang Ardika, mengaku senang dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan dapur MBG

“Pertemuan hari ini membuat kami optimis, karena ada perhatian serius dari Pemkab Luwu Timur. Sebelumnya, saat baru berdiri satu dapur, sempat menimbulkan kecemburuan bagi sekolah lain yang belum kebagian program MBG ini,” ujar Komang.

Komang berharap percepatan pembangunan dapur MBG dapat terus dilakukan sehingga pemerataan bisa dirasakan di seluruh kecamatan. Dengan begitu, semua sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak di Kabupaten Luwu Timur sesuai program dari Presiden RI.

“Saat ini sudah ada dua dapur yang beroperasi di Malili dan Towuti. Harapannya, percepatan ini bisa terus berlanjut agar pemerataan program MBG benar-benar dirasakan oleh seluruh daerah dan sekolah,” pungkasnya. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

1 bulan ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.