DISKOMINFO KAB SIDRAP

Pemkab Sidrap Ajukan Bantuan Rekonstruksi Jembatan Botto ke BNPB

Published

2 bulan ago

25 Mei 2026

Kitasulsel–SIDRAP — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memaparkan usulan bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Senin (25/5/2026).

Kegiatan pemaparan pra-verifikasi tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat dari ruang kerjanya di Kompleks Perkantoran Pemkab Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Dalam agenda itu, Bupati didampingi jajaran kepala dinas terkait, tim teknis, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidrap. Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulsel, Hasanuddin.

Rapat koordinasi dibuka oleh Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Erwin. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pergeseran fokus penanganan bencana menuju langkah preventif.

“Mekanisme pengusulan dimulai dengan penyusunan usulan teknis oleh BPBD, yang kemudian dikaji oleh BPKAD. Setiap usulan wajib disertai fakta lapangan mengenai kerusakan aset yang menghambat pelayanan publik,” jelas Erwin.

Pada kesempatan tersebut, Syaharuddin Alrif menegaskan usulan bantuan difokuskan pada pembangunan kembali Jembatan Botto di Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, yang ambruk akibat banjir pada 3 Mei 2024.

Jembatan sepanjang 80 meter itu diketahui menjadi jalur penghubung strategis antara Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase, sekaligus menopang aktivitas distribusi hasil pertanian masyarakat.

“Kami sangat berharap dukungan hibah dari BNPB agar rekonstruksi ini dapat terealisasi. Wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional yang produktivitasnya sangat bergantung pada konektivitas transportasi untuk mobilitas hasil komoditas, baik padi maupun jagung,” ujar Syaharuddin.

Ia merinci kebutuhan anggaran rekonstruksi jembatan dengan lebar 5 meter tersebut mencapai Rp15.454.800.000. Saat ini, Pemkab Sidrap bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan jembatan sementara, namun penggunaannya terbatas dengan kapasitas maksimal 4 ton.

Syaharuddin juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera merevisi dokumen teknis, melengkapi data pendukung, serta mengikuti seluruh tahapan verifikasi lapangan yang ditetapkan BNPB.

“Kami sangat siap untuk mengikuti tahapan selanjutnya agar bantuan hibah ini tepat sasaran, memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat kami,” pungkasnya.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Pemkab Sidrap Terima Hasil Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah, Perkuat Swasembada Pangan

Published

13 jam ago

9 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menerima hasil pekerjaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025. Penyerahan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, di Aula Bili-Bili Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Makassar, Kamis (9/7/2026).

Penyerahan hasil pekerjaan JIAT diikuti sejumlah pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Bone, Bulukumba, Enrekang, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Wajo, dan Sidrap.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Nurkanaah didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Andi Safari Renata, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Biciptapera) Abdul Rasyid, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (TPHKP) Suriyanto, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas rampungnya pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah melalui program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Tahun Anggaran 2025 di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.

Menurutnya, pembangunan JIAT menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pengairan guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Sementara itu, Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan BBWS Pompengan Jeneberang atas dukungan pembangunan infrastruktur irigasi yang dinilai sangat penting bagi kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Sidrap.

Ia mengatakan, keberadaan sumur dan jaringan irigasi air tanah akan membantu petani memperoleh pasokan air yang lebih memadai, terutama di wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan sumber air saat musim kemarau.

“Program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung swasembada pangan. Pemerintah Kabupaten Sidrap siap menjaga, memanfaatkan, dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para petani,” ujar Nurkanaah.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah terus diperkuat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Menurutnya, dengan dukungan infrastruktur irigasi yang semakin baik, Kabupaten Sidrap optimistis mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat perannya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional.