Pemkab Sidrap Ajukan Bantuan Rekonstruksi Jembatan Botto ke BNPB

Kitasulsel–SIDRAP — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memaparkan usulan bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Senin (25/5/2026).

Kegiatan pemaparan pra-verifikasi tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat dari ruang kerjanya di Kompleks Perkantoran Pemkab Sidrap, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Dalam agenda itu, Bupati didampingi jajaran kepala dinas terkait, tim teknis, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidrap. Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulsel, Hasanuddin.

Rapat koordinasi dibuka oleh Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Erwin. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya pergeseran fokus penanganan bencana menuju langkah preventif.

“Mekanisme pengusulan dimulai dengan penyusunan usulan teknis oleh BPBD, yang kemudian dikaji oleh BPKAD. Setiap usulan wajib disertai fakta lapangan mengenai kerusakan aset yang menghambat pelayanan publik,” jelas Erwin.

Pada kesempatan tersebut, Syaharuddin Alrif menegaskan usulan bantuan difokuskan pada pembangunan kembali Jembatan Botto di Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, yang ambruk akibat banjir pada 3 Mei 2024.

Jembatan sepanjang 80 meter itu diketahui menjadi jalur penghubung strategis antara Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase, sekaligus menopang aktivitas distribusi hasil pertanian masyarakat.

“Kami sangat berharap dukungan hibah dari BNPB agar rekonstruksi ini dapat terealisasi. Wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional yang produktivitasnya sangat bergantung pada konektivitas transportasi untuk mobilitas hasil komoditas, baik padi maupun jagung,” ujar Syaharuddin.

Ia merinci kebutuhan anggaran rekonstruksi jembatan dengan lebar 5 meter tersebut mencapai Rp15.454.800.000. Saat ini, Pemkab Sidrap bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan jembatan sementara, namun penggunaannya terbatas dengan kapasitas maksimal 4 ton.

Syaharuddin juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera merevisi dokumen teknis, melengkapi data pendukung, serta mengikuti seluruh tahapan verifikasi lapangan yang ditetapkan BNPB.

“Kami sangat siap untuk mengikuti tahapan selanjutnya agar bantuan hibah ini tepat sasaran, memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat kami,” pungkasnya.