Mensesneg Tegaskan Haji Isam Tidak Ditunjuk sebagai Koordinator Penanganan Karhutla di Kalimantan

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang beredar di media sosial terkait penunjukan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Prasetyo menegaskan informasi tersebut tidak benar. Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai setiap kabar yang ramai atau menjadi perbincangan di media sosial.

“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Menurut Prasetyo, isu mengenai Haji Isam yang disebut-sebut mendapat tugas sebagai koordinator penanganan karhutla sempat menjadi perhatian publik setelah beredar luas di media sosial.

Namun, ia mengingatkan bahwa informasi yang viral tidak selalu sesuai dengan fakta.

“Medsos kan banyak trending tapi kan belum tentu itu yang benar, itu yang jadi masalah,” jelasnya.

Prasetyo menuturkan pemerintah memang membuka ruang dan meminta seluruh pihak untuk ikut berkontribusi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kendati demikian, hal tersebut berbeda dengan adanya penunjukan seseorang sebagai koordinator penanganan karhutla.

Ia memastikan tidak ada penugasan khusus kepada Haji Isam untuk menjadi koordinator dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan.

“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat telah membagi tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di berbagai wilayah.

Pembagian tugas tersebut dilakukan sesuai dengan wilayah yang menjadi fokus penanganan, termasuk sejumlah provinsi di Pulau Kalimantan.

“Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” katanya.

Pemerintah, kata Prasetyo, terus mengoordinasikan langkah-langkah penanganan karhutla melalui kewenangan dan tugas masing-masing kementerian maupun lembaga.

Ia kembali menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam membantu penanganan karhutla tidak dapat diartikan sebagai penunjukan pihak tertentu untuk memimpin atau mengoordinasikan seluruh proses penanganan kebakaran hutan dan lahan.