Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Hadiri Pelantikan DPW PPP Sulsel, Gubernur Andi Sudirman Ajak Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan periode 2026–2031 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) I PPP Sulsel di Hotel Claro Makassar, Sabtu (20/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, Andi Sudirman menyampaikan ucapan selamat kepada Ilham Ari Fauzi Amir Uskara yang resmi dilantik sebagai Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan bersama jajaran pengurus baru untuk masa bakti lima tahun ke depan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono, para pengurus partai, kader, serta sejumlah tokoh politik dan masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman berharap jajaran PPP, khususnya para tokoh partai yang memiliki peran strategis di tingkat pusat, dapat turut memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan Sulawesi Selatan.

“Kami mohon teman-teman PPP, terutama tokoh-tokoh kita yang ada di pusat, bagaimana Sulawesi Selatan dapat terus diperhatikan dan mendapatkan dukungan. Jika ada program maupun anggaran dari pemerintah pusat, kami berharap dapat ikut diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat Sulsel,” ujar Andi Sudirman.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Andi Sudirman Lepas Calon Praja IPDN Angkatan XXXVI

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Andi Sudirman juga memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu program unggulan yang menjadi fokus saat ini adalah Multiyears Project (MYP) pembangunan infrastruktur jalan tahun 2025–2027 dengan nilai investasi mencapai Rp2,5 triliun.

“Kita memiliki program Multiyears Project infrastruktur jalan senilai Rp2,5 triliun untuk pembangunan sekitar 1.000 kilometer jalan. Insyaallah dalam tiga tahun target tersebut dapat tercapai sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Raih WTP Empat Kali Berturut, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan

Selain membahas pembangunan infrastruktur, Gubernur juga menyampaikan perkembangan kondisi fiskal Sulawesi Selatan yang dinilainya masih berada dalam tren positif di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional.

“Kami laporkan bahwa pendapatan Sulawesi Selatan tahun ini tetap sesuai target, bahkan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Alhamdulillah kondisinya masih positif,” ungkapnya.

Andi Sudirman menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Di hadapan jajaran pengurus PPP Sulsel, ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Kalau ada pembangunan ataupun kebutuhan daerah yang perlu disinergikan, kami tentu sangat terbuka menerima masukan dan bekerja sama. Pembangunan membutuhkan kolaborasi semua pihak demi kemajuan Sulawesi Selatan,” tuturnya.

BACA JUGA  Sekda Sulsel Kukuhkan Korpri Makassar, Dorong Profesionalisme ASN

Lebih lanjut, Andi Sudirman berharap kepengurusan baru DPW PPP Sulsel dapat terus melanjutkan tradisi perjuangan partai dengan menghadirkan gagasan konstruktif, inovasi, dan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika pembangunan saat ini.

“Karena itu, kami berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan tradisi perjuangan tersebut dengan menghadirkan ide, inovasi, dan program yang menjawab kebutuhan masyarakat saat ini,” pungkasnya.

Pelantikan DPW PPP Sulsel periode 2026–2031 sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi melalui Muskerwil I PPP Sulsel yang diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan dan strategi partai dalam mendukung pembangunan daerah serta memperkuat kontribusi PPP bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Klarifikasi Anggaran Jamuan Rp12 Miliar, Tegaskan Bukan untuk Acara “Bintang Lima”

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai anggaran jamuan makan dan minum yang disebut mencapai sekitar Rp12 miliar dan dikaitkan dengan jamuan berkonsep “bintang lima”.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Suhartono Nurdin, menegaskan bahwa angka tersebut merupakan pagu kebutuhan untuk satu tahun anggaran dan tidak digunakan untuk satu kegiatan atau acara tertentu sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat.

“Angka yang beredar itu adalah pagu kebutuhan selama satu tahun anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. Jadi bukan untuk satu acara, apalagi untuk kegiatan yang bersifat seremonial semata,” ujar Suhartono dalam keterangannya.

Menurutnya, belanja jamuan makan dan minum merupakan bagian dari kebutuhan operasional pemerintahan yang digunakan untuk mendukung berbagai agenda resmi, mulai dari rapat koordinasi, penerimaan tamu pemerintah, forum konsultasi publik, kegiatan lintas perangkat daerah, hingga pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Raih WTP Empat Kali Berturut, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan

Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan internal pemerintah, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat dan lembaga non-pemerintah.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kerap menerima permohonan fasilitasi konsumsi untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga sosial, maupun forum kemitraan yang mendukung program pembangunan daerah,” katanya.

Suhartono menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi penggunaannya tidak hanya untuk kebutuhan internal pemerintah. Ada banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga sosial, dan berbagai elemen lainnya yang membutuhkan dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

BACA JUGA  Meski Cedera, Atlet Dansa Sulsel Bersaudara Ade Tri Putra Kadiaman dan Anastasya Kadiaman Raih Medali Perak

Lebih lanjut, ia menilai penyebutan anggaran tersebut sebagai jamuan “bintang lima” tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena hanya didasarkan pada sebagian informasi tanpa melihat konteks penggunaan anggaran secara menyeluruh.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa angka yang tercantum dalam dokumen anggaran merupakan akumulasi kebutuhan untuk berbagai kegiatan sepanjang tahun anggaran, bukan biaya yang dihabiskan dalam satu kegiatan tertentu.

“Yang perlu dipahami adalah bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan sepanjang tahun dan penggunaannya tetap mengacu pada standar biaya yang berlaku. Seluruh proses penganggaran dan realisasinya juga berada dalam mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Suhartono.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat dapat melihat informasi anggaran daerah secara lebih utuh dan proporsional sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik.

BACA JUGA  Sekda Sulsel Pimpin Upacara Pelepasan Jenazah Tautoto Tanaranggina Sarongallo

Menurut Suhartono, transparansi informasi dan pemahaman yang komprehensif terhadap struktur anggaran daerah menjadi penting agar publik memperoleh gambaran yang tepat mengenai penggunaan anggaran pemerintah.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami konteks penganggaran secara menyeluruh sehingga informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending