Sekolah Nasional Terintegrasi Mulai Diterapkan, Pemerintah Siapkan Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi

Kitasulsel–JAKARTA — Pemerintah resmi mulai menjalankan konsep Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) yang menghubungkan pendidikan jenjang SMP hingga SMA dalam satu sistem pengelolaan. Program ini disiapkan untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi dari berbagai wilayah Indonesia.

SNT merupakan salah satu program yang didorong Presiden Prabowo Subianto. Melalui konsep tersebut, pendidikan tingkat SMP dan SMA tidak lagi dikelola sebagai dua satuan pendidikan yang berdiri sendiri, melainkan berada dalam satu manajemen.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan bahwa integrasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kelembagaan, fasilitas sekolah, hingga proses pembelajaran.

Menurut Pratikno, penyatuan pengelolaan memungkinkan berbagai fasilitas pendidikan digunakan secara bersama. Laboratorium, fasilitas olahraga, maupun sarana pendukung pembelajaran lainnya dapat dimanfaatkan secara terpadu oleh siswa SMP dan SMA.

“Yang pertama tentu harus ada transformasi kelembagaan. Dua sekolah yang sebelumnya terpisah menjadi satu sekolah dengan satu manajemen,” ujar Pratikno, Senin (10/8/2026).

Pada pelaksanaan tahap awal, siswa SNT berasal dari 17 SMP yang tersebar di sejumlah wilayah. Daerah asal peserta didik mencakup Aceh, Maluku Utara, wilayah Sulawesi, Kalimantan Utara, hingga Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah tidak hanya melihat prestasi akademik dalam proses pemilihan siswa. Kemampuan di bidang nonakademik, termasuk olahraga serta seni dan budaya, turut menjadi pertimbangan.

Jumlah Siswa Dibatasi

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pembelajaran di SNT tetap mengacu pada kurikulum nasional. Namun, sekolah memberikan penguatan terhadap bidang tertentu, seperti bahasa, kemampuan akademik, olahraga, dan berbagai kompetensi unggulan lainnya.

Untuk mempertahankan kualitas pendidikan, pemerintah menetapkan jumlah siswa secara terbatas. Setiap angkatan di jenjang SMP hanya diisi 40 siswa, demikian pula dengan jenjang SMA.

Artinya, setiap sekolah memiliki 80 siswa dalam satu angkatan yang terdiri atas 40 siswa SMP dan 40 siswa SMA.

Proses seleksi dilakukan dengan menggunakan sejumlah parameter. Di antaranya rekomendasi kepala sekolah dan kepala daerah, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), prestasi akademik maupun nonakademik, serta hasil tes skolastik.

Siswa Tidak Dipungut Biaya

Pemerintah memberikan fasilitas pendidikan secara gratis bagi peserta didik SNT. Selain bebas biaya pendidikan, siswa juga memperoleh beasiswa penuh beserta dukungan sarana dan prasarana selama mengikuti program.

Skema pendidikan SNT juga dirancang agar siswa memperoleh jalur pendidikan yang berkelanjutan. Peserta didik yang telah menyelesaikan SMP di SNT dapat melanjutkan ke jenjang SMA SNT tanpa harus menjalani seleksi ulang.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, lulusan SNT diarahkan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pilihan pendidikan tinggi dapat berada di dalam maupun luar negeri, menyesuaikan kemampuan dan potensi masing-masing siswa.

Pemerintah Ubah Skema Pengembangan

Dalam rencana pengembangannya, pemerintah melakukan perubahan terhadap konsep awal SNT. Sekolah yang semula diarahkan tersedia di setiap kecamatan kini dirancang untuk hadir di setiap kabupaten/kota.

Perubahan lainnya berkaitan dengan sistem asrama. Pemerintah tidak lagi menjadikan asrama sebagai bagian dari konsep utama SNT.

Dengan skema tersebut, siswa dapat tetap tinggal bersama keluarga di daerah asalnya. Pemerintah berharap pola ini dapat memperluas akses pendidikan unggulan tanpa mengharuskan peserta didik meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka.

Untuk mempercepat pembangunan SNT di daerah, pemerintah pusat juga mengharapkan keterlibatan pemerintah daerah.

Dukungan kepala daerah terutama dibutuhkan dalam penyediaan lahan serta pembangunan fasilitas sekolah. Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai menjadi faktor penting agar SNT dapat diperluas dan menjangkau lebih banyak siswa di berbagai daerah.

Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan sekaligus menyiapkan generasi muda dengan kemampuan akademik dan nonakademik yang lebih kuat.