DPR Minta APBN 2027 Berpihak pada Rakyat dan Daerah

Kitasulsel–JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sejumlah aspek utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, setidaknya ada empat hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, pengelolaan defisit dan utang, serta efektivitas transfer ke daerah.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Puan mengatakan, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta keberlangsungan sektor usaha.

Menurutnya, peningkatan pendapatan negara harus dilakukan secara proporsional sehingga beban yang ditanggung masyarakat maupun dunia usaha tetap berada dalam koridor keadilan.

“Pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha,” kata Puan.

Selain pendapatan, DPR juga menekankan pentingnya memastikan belanja negara digunakan secara efektif. Setiap alokasi anggaran diharapkan memiliki sasaran yang jelas dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Puan juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola defisit dan utang negara. Setiap kebijakan pembiayaan, kata dia, harus memperhitungkan manfaat sekaligus risiko dan dampaknya terhadap generasi mendatang.

“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” ujarnya.

Sementara itu, aspek keempat yang menjadi perhatian DPR adalah transfer ke daerah. Puan berharap anggaran yang disalurkan ke daerah mampu memperkuat pelayanan publik, menggerakkan perekonomian lokal, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.

Puan menegaskan, keberhasilan APBN tidak dapat hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah. Lebih penting dari itu adalah sejauh mana anggaran tersebut memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.

“APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik,” tuturnya.

Ia menambahkan, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menciptakan peluang dan membuka jalan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

“Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” kata Puan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait pengantar atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Penyampaian tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR RI sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.