Connect with us

Direktur EKPKD Kemendagri Beri Pengarahan Peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Pemkot Makassar

Published

2 tahun ago

on

Kitasulsel, Makassar—Pemkot Makassar melalui Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah (LPPD) 2022, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan hadir memberikan pengarahan.

LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam arahannya, Direktur EKPKD Deddy Winarwan mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

“Jadi setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan, apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis sistem,” kata Dedy Wirawan.

Deddy Winarwan menyebutkan ada beberapa hal yang seringkali mempengaruhi penyusunan LPPD. Salah satunya adalah dukungan anggaran.

Di mana ada beberapa perangkat daerah atau OPD yang beban anggarannya optimal, tapi tidak sedikit juga OPD yang anggarannya tidak optimal sehingga mempengaruhi kinerja.

Hal lain yakni kebijakan kepala daerah. Misalnya, anggaran memadai tapi tidak didukung dengan kebijakan maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak akan berjalan optimal.

Contoh sederhana, 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI. Tapi jika IKK tidak masuk ke dalam program pemerintah daerah maka evaluasinya tidak akan maksimal.

Sedangkan dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

Data yang dituangkan dalam LPPD selanjutnya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

“Tapi kalau IKK tidak ada dalam program kegiatan bagaimana mau menginput data. Jadi walaupun angkanya tersedia tapi tidak didukung dengan kebijakan kepala daerah itu sama saja tidak akan optimal,” tuturnya.

Begitu juga jika IKK ada di dalam program kegiatan namun tidak didukung dengan anggaran maka tidak akan optimal sehingga dua hal itu akan mempengaruhi keberhasilan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis LPPD.

“Pertama adalah dukungan dari kebijakan kepala daerahnya dan kedua dukungan anggaran,” ucapnya.

Sekda Kota Makassar M Ansar mengatakan LPPD adalah sistem yang dibangun Kemendagri RI yang digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah.

“Jadi ini sistem dibuat untuk memantau kewenangan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ujar Ansar.

Kepada Direktur EKPKD Deddy Winarwan, M Ansar menyampaikan bahwa Kota Makassar sangat konsen terhadap LPPD.

Terbukti, Pemkot Makassar beberapa tahun yang lalu berhasil mendapatkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha bukti penyelenggaraan pemerintahan daerah tertinggi.

“Memang sulit mempertahankan, jadi kita tidak mau turun dan itu akan terus kita pertahankan,” tuturnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh perangkat daerah agar mengikuti kegiatan ini hingga selesai 8 Februari 2023, besok.

 

 

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

PEMKOT

TP PKK Bantaeng Gali Inspirasi Program Unggulan dari Keberhasilan TP PKK Makassar di HKG

Published

3 jam ago

on

23 Desember 2024

By

Kitasulsel–MAKASSAR Rombongan TP PKK Kabupaten Bantaeng yang dipimpin oleh Pj Ketua TP PKK Kabupaten Bantaeng, Andi Raodhayanti, melakukan kunjungan studi tiru ke TP PKK Kota Makassar, Senin (23/12/2024).

Kunjungan tersebut menjadi momen pembelajaran sekaligus ajang untuk mempererat hubungan antara kedua pihak.

Setibanya di Kantor TP PKK Kota Makassar, rombongan dari Bantaeng disambut dengan hangat meskipun cuaca hujan.

Sekretaris TP PKK Kabupaten Bantaeng, Sitti Ramlah, menyampaikan apresiasi atas penerimaan yang luar biasa dari tuan rumah.

Dalam sambutannya, Sitti Ramlah menjelaskan alasan TP PKK Bantaeng memilih Kota Makassar sebagai tujuan studi tiru.

Menurutnya, capaian luar biasa TP PKK Kota Makassar dalam ajang Hari Kesatuan Gerak PKK di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini, di mana hampir semua kategori juara berhasil diraih, menjadi inspirasi tersendiri bagi TP PKK Kabupaten Bantaeng.

“Kami memilih PKK Makassar karena di HKG tahun ini, semua juara diborong oleh PKK Makassar,” katanya.

Sebelumnya, rombongan berencana untuk mengunjungi Lorong PKK, namun terpaksa dibatalkan karena cuaca hujan.

Kendati demikian, rombongan tetap terkesan dengan Kantor TP PKK Kota Makassar yang dinilai sangat representatif. Sitti Ramlah pun berharap Kabupaten Bantaeng bisa memiliki kantor PKK yang serupa di masa depan.

“Bangunan ini luar biasa, jadi kenangan Ibu Indira untuk PKK Makassar. Kami juga bermimpi semoga Bantaeng juga akan ada kantor seperti ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sitti Ramlah juga menyampaikan bahwa pihaknya ingin mendengar langsung penjelasan dari TP PKK Kota Makassar tentang pengimplementasian 10 program pokok PKK.

“Kami mau belajar bagaimana lorong di setiap wilayah itu diberdayakan. Kami saja yang bgtu luas lahannya, lahan pekarangan belum dimaksimalkan, tapi di Makassar, lahan tidak luas tapi bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Selain itu, TP PKK Bantaeng juga ingin mempelajari berbagai program unggulan dari setiap pokja. Beberapa di antaranya adalah sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) dari Pokja 1, pemberdayaan ekonomi kreatif dari Pokja 2, program Aku Hatinya PKK dari Pokja 3, serta penanganan bencana dan stunting dari Pokja 4.

Perhatian TP PKK Bantaeng juga tertuju pada keberhasilan TP PKK Makassar dalam memanfaatkan data dasawisma yang telah mencapai 13 ribu data.

Mereka ingin mempelajari bagaimana Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK di Makassar bisa berjalan efektif di setiap kelurahan.

“Kami ingin belajar bagaimana SIM PKK itu bisa berjalan di setiap kelurahan di Makassar,” pungkas Sitti Ramlah.

Menanggapi pertanyaan dari salah satu anggota rombongan terkait bagaimana cara mengajak dan melibatkan masyarakat untuk berbenah melalui program-program PKK, Ketua 4 TP PKK Kota Makassar, dr. Khadijah Iriani, memberikan penjelasan.

Dia menekankan pentingnya peran dan komitmen pimpinan dalam menjalankan program-program PKK.

“Untuk mengajak masyarakat agar terlibat dalam setiap program, yang paling dibutuhkan adalah komitmen pimpinan. Kalau pimpinan tidak komitmen, program tidak akan berjalan. Kebetulan kami dapat pimpinan, Pak Danny Pomanto dan Ibu Indira, yang sangat komitmen dan inovasinya luar biasa,” jelasnya.

Dia menambahkan, langkah awal yang dilakukan TP PKK Kota Makassar adalah memanfaatkan program Sentuh Hati yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar. Program ini memang dirancang agar masyarakat merasakan bentuk perhatian pemerintah.

“Sehingga masyarakat merasa ada bentuk perhatian pemerintah. Semua kemudahan dalam pelayanan, dijemput bola oleh RT/RW sehingga masyarakat mau terlibat,” paparnya.

Selama kunjungan, rombongan TP PKK Bantaeng juga menyempatkan diri untuk melihat-lihat buku-buku administrasi milik TP PKK Kota Makassar, papan informasi program kerja, serta sejumlah produk unggulan yang dihasilkan oleh UMKM dan UP2K.

Produk-produk tersebut meliputi kerajinan tangan hingga kuliner olahan yang menjadi bukti pemberdayaan ekonomi kreatif di Kota Makassar. (*)

Continue Reading

Trending