Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Sulsel Siapkan 11 Hektare Laut untuk Program ‘Apartemen Ikan’, Dorong Kesejahteraan Nelayan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menggulirkan program inovatif di sektor kelautan dan perikanan. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyiapkan 11 hektare area laut untuk pengembangan kawasan perikanan melalui program “Apartemen Ikan”, sebagai langkah strategis meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut.

“Alhamdulillah, program apartemen ikan kembali dilakukan dengan menurunkan rumah ikan untuk total luasan 11 hektare se-Sulsel,” ujar Andi Sudirman dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Kelanjutan Program Unggulan

Gubernur menjelaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif serupa yang telah dimulai pada periode pemerintahannya sebelumnya.

“Apartemen Ikan” dirancang sebagai rumah ikan buatan yang ditempatkan di laut, berfungsi sebagai tempat ikan berlindung, berkembang biak, dan berkumpul. Kehadiran struktur buatan ini diyakini dapat meningkatkan populasi ikan di area penurunan dan menjadikannya titik tangkap yang produktif.

BACA JUGA  Dzikir dan Doa Bersama Sambut Pergantian Tahun, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Ajak Masyarakat Perkuat Ukhuwah dan Tingkatkan Rasa Syukur

“Semoga dengan program apartemen ikan ini dapat membantu nelayan mendekatkan ikan dan menghadirkan spot-spot menangkap ikan lebih dekat, sehingga biaya operasional melaut bisa ditekan,” tambahnya.

Dukungan Ekonomi Biru dan Keberlanjutan Ekosistem

Program “Apartemen Ikan” juga dianggap sebagai inovasi ramah lingkungan yang memperkuat upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Selain memberi dampak langsung terhadap pendapatan nelayan, program ini turut mendukung kebijakan nasional dalam mendorong ekonomi biru.

Disebutkan bahwa program ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada agenda penguatan sektor maritim dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya laut yang berkelanjutan. Inisiatif ini juga sejalan dengan visi-misi kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi di Sebelumnya

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak November–Desember untuk Kendalikan Harga Jelang Nataru

Ratusan Rumah Ikan Sudah Diturunkan Sebelumny

Pada periode sebelumnya, Pemprov Sulsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menurunkan ratusan unit rumah ikan di berbagai wilayah perairan, termasuk Kabupaten Pangkep, Bone, Selayar, Takalar, dan Sinjai. Program tersebut mendapat respons positif dari nelayan karena membantu meningkatkan ketersediaan ikan di area penangkapan.

Dengan perluasan area 11 hektare pada tahun ini, pemerintah berharap manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh komunitas nelayan di seluruh Sulawesi Selatan.

Program “Apartemen Ikan” kini menjadi salah satu inovasi unggulan Pemprov Sulsel dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih optimal dan efisien.

BACA JUGA  Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Support Program Beasiswa Gratis untuk Anak Yatim Piatu dan Hafidz
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Berlakukan Pola Kerja Fleksibel bagi ASN Akhir 2025 hingga Awal 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Kebijakan ini ditetapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan tanpa mengganggu pelayanan publik.

Surat Edaran bernomor 100.3.4/19480/BIRO Org tersebut ditetapkan di Makassar pada 18 Desember 2025. Penerbitan SE ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/531/M.KT.02/2025 tertanggal 18 Desember 2025.

Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperkenankan melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, baik dari rumah maupun dari lokasi lain yang telah ditentukan.

BACA JUGA  PORNAS Korpri 2025: Tim Basket ASN Sulsel Target Back to Back Champion

“Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan tugas kedinasan dari rumah masing-masing dan/atau lokasi lainnya mulai tanggal 29, 30, dan 31 Desember 2025 serta tanggal 2 Januari 2026,” demikian bunyi surat edaran tersebut.

Meski memberikan kelonggaran pola kerja, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa pekerjaan yang bersifat mendesak dan memerlukan kehadiran fisik di kantor tetap dapat dilaksanakan. ASN yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan atasan langsung.

“Apabila terdapat pekerjaan yang bersifat mendesak dan harus dilaksanakan di kantor, maka ASN yang bersangkutan dapat melaksanakannya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan atasan langsungnya,” lanjut isi SE.

Sementara itu, bagi perangkat daerah atau unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan teknis pelaksanaan kerja fleksibel diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan masing-masing instansi. Langkah ini ditempuh agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami gangguan.

BACA JUGA  Sulsel Terdepan dalam Inovasi Pertanian, Pj Gubernur Prof Zudan Luncurkan SEJATI dan SI SEBAR

“Pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel diatur oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal,” sebagaimana tercantum dalam surat edaran tersebut.

Pemprov Sulsel juga menegaskan bahwa ketentuan teknis lainnya tetap mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 293/II/Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulawesi Selatan, dan ditujukan kepada seluruh staf ahli gubernur, asisten Sekretariat Daerah, serta kepala perangkat daerah dan unit kerja di lingkup Pemprov Sulsel.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, Pemprov Sulsel berharap seluruh ASN tetap menjaga kinerja, disiplin, serta kualitas pelayanan publik meskipun menjalankan tugas dengan pola kerja yang lebih fleksibel menjelang pergantian tahun.

BACA JUGA  Kunker di Sulsel,Menag Launching Kabupaten Wajo Sebagai Kota Wakaf
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel