Connect with us

Luwu Timur

Bupati Irwan: Poliwako Jadi Motor Baru Pendidikan Luwu Timur, Arahkan 200 Hektare Kawasan untuk Pusat Pendidikan Terpadu

Published

on

KITASULSEL —MAKASSAR — Politeknik Sorowako (Poliwako) kembali menegaskan perannya sebagai salah satu pilar pendidikan tinggi di Kabupaten Luwu Timur. Lembaga ini dinilai telah memberikan kontribusi besar, baik dari sisi peningkatan kualitas pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, saat menghadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Perkuliahan dan Peresmian Papan Nama Poliwako, yang berlangsung di Kampus Politeknik Sorowako, Kecamatan Nuha, Kamis (04/12/2025).

Bupati Irwan menegaskan bahwa peletakan batu pertama ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol dari pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan.

“Ini bentuk komitmen bersama bahwa pembangunan SDM harus terus berjalan. Kita ingin Luwu Timur semakin siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

200 Hektare Menuju Kawasan Pendidikan Terpadu

BACA JUGA  Ketua Dekranasda Luwu Timur Raih Juara 1 Parade Wastra di Expo Kreatif Andalan 2025, Tarian Riringgo Memukau Pengunjung

Bupati Irwan juga mengungkapkan perkembangan penting terkait rencana pembangunan kawasan pendidikan di Luwu Timur. Pemerintah daerah, kata dia, telah bernegosiasi dengan Kementerian Kehutanan untuk pemanfaatan lahan seluas sekitar 200 hektare.

“Alhamdulillah, usulan kami direspons positif oleh Bapak Menteri. Status kawasan hutan itu bisa dikerjasamakan guna pembangunan kampus, boarding school, sekolah rakyat, sentra rehabilitasi, hingga sentra UMKM,” jelasnya.

Ia menilai kehadiran perguruan tinggi di daerah menjadi kebutuhan mendesak. Dari data yang ada, kurang lebih 10 ribu anak Luwu Timur masih harus menempuh pendidikan tinggi di luar daerah.

PT Vale Dorong Poliwako Jadi Magnet SDM Kompetitif

Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto, menyampaikan bahwa perubahan nama menjadi Politeknik Sorowako membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BACA JUGA  PDPM Lutim Resmi Dikukuhkan, Bupati Harap Bisa Bersinergi dengan Pemda

“Dengan perubahan nama ini, kami berharap Poliwako tidak hanya berkolaborasi dengan PT Vale, tetapi juga dengan industri lain yang akan masuk ke Luwu Timur. Kami ingin melihat terobosan yang membuat lulusan lebih kompetitif, terutama dalam keterampilan dan teknologi,” ungkapnya.

Dari Training Center Hingga Menjadi Politeknik Modern

Ketua Yayasan Pendidikan Sorowako, Firman Fauzih, memaparkan perjalanan panjang Poliwako yang awalnya berdiri sebagai Training Center PT Vale sebelum berkembang menjadi Akademik Teknik Sorowako (ATS).

“Kami ingin berkontribusi lebih besar, bukan hanya untuk PT Vale dan masyarakat, tetapi juga mendukung Pemerintah Daerah mewujudkan Luwu Timur yang Maju dan Sejahtera,” ujarnya.

Direktur Politeknik Sorowako, Harjuma, turut menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga transformasi ATS menjadi Poliwako resmi ditetapkan melalui SK Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

BACA JUGA  Sekda Lutim Dorong Penyelesaian Program 2024 dan Persiapan APBD 2025

Peresmian Papan Nama dan Penandatanganan MoU Pelatihan VST

Acara ini juga diisi dengan peresmian papan nama Politeknik Sorowako, ditandai dengan penekanan tombol oleh Bupati Luwu Timur dan Presiden Direktur PT Vale Indonesia.

Selain itu, dilakukan Penandatanganan MoU Program Pelatihan Vocational Short-Term Training (VST) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Politeknik Sorowako, yang diharapkan menjadi program percepatan peningkatan skill tenaga kerja lokal.

Turut hadir dalam kegiatan ini Unsur Forkopimda, Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Joni Patabi, manajemen PT Vale Indonesia, para camat, kepala desa, civitas akademika Poliwako, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

on

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

BACA JUGA  Sinergi Forkopimda Lutim Ditingkatkan lewat Groundbreaking dan Penandatanganan MoU

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

BACA JUGA  Pemkab Luwu Timur Gelar Workshop Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia untuk Fasilitator Sebaya

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

BACA JUGA  PDPM Lutim Resmi Dikukuhkan, Bupati Harap Bisa Bersinergi dengan Pemda

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.

Continue Reading

Trending