Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulawesi Selatan Tumbuh 6,88 Persen, Serapan Tenaga Kerja Meningkat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Perekonomian Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja impresif pada triwulan I 2026 dengan pertumbuhan sebesar 6,88 persen secara tahunan (year-on-year). Capaian ini turut diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja serta perbaikan kualitas pekerjaan di berbagai sektor.

Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Aryanto, menyampaikan bahwa pertumbuhan tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang tetap kuat di tengah dinamika global.

“Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 6,88 persen (y-on-y),” ujar Aryanto di Kantor BPS Sulawesi Selatan, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, pada periode tersebut, perekonomian Sulsel menghasilkan nilai tambah sebesar Rp191,28 triliun atas dasar harga berlaku.

Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 4,75 juta orang atau meningkat sekitar 170,90 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

BACA JUGA  Sulsel Raih Provinsi Terbaik Kawasan Sulawesi pada TP2DD 2025, Komitmen Digitalisasi Daerah Kian Terbukti

Kualitas pekerjaan juga mengalami perbaikan signifikan. Proporsi pekerja penuh waktu meningkat menjadi 62,49 persen atau naik sekitar 5,05 persen poin. Sementara itu, tingkat setengah pengangguran turun menjadi 6,17 persen dari sebelumnya 8,05 persen, mencerminkan pergeseran menuju pekerjaan yang lebih stabil dan produktif.

Struktur ekonomi Sulawesi Selatan masih ditopang sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan porsi 23,71 persen.

Selain itu, sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni sekitar 34,06 persen atau setara 1,62 juta orang. Kondisi ini menegaskan peran strategis pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Secara nasional, Sulawesi Selatan masuk dalam enam besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan I 2026, bahkan melampaui sejumlah provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ribuan Insan Transportasi di Makassar

Kontribusi Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional tercatat sebesar 3,10 persen, memperkuat posisinya sebagai salah satu motor utama ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis sektor riil.

Berbagai strategi ditempuh, mulai dari penguatan sektor pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, hingga peningkatan konektivitas infrastruktur. Program strategis seperti kemandirian benih melalui Program Mandiri Benih juga terus didorong guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulsel, Syamsul, menilai capaian ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

BACA JUGA  Gaji PPPK Pemprov Sulsel Dianggarkan di 2026, Komitmen Pemprov Semakin Tegas

“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai 6,88 persen ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja mulai memberikan hasil nyata. Pemerintah Provinsi akan terus menjaga momentum ini agar pertumbuhan tetap berkualitas dan inklusif,” ujarnya.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas karena diiringi peningkatan penyerapan tenaga kerja dan perbaikan struktur pekerjaan.

Ke depan, konsistensi kebijakan berbasis sektor riil, penguatan ekonomi desa, serta perluasan kesempatan kerja diyakini menjadi kunci dalam menjaga tren positif ini sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Sulawesi Selatan menuju daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Sekda Sulsel Hadiri Forum Nasional, Dorong Percepatan Transformasi Pemerintahan Digital

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri Forum Diskusi Publik Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (6/5/2026).

Forum tersebut bertujuan memperkuat substansi penyusunan regulasi terkait pemerintahan digital guna mendukung arah pembangunan nasional, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Rancangan Peraturan Presiden ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mempercepat integrasi layanan publik berbasis data dan teknologi, sekaligus memperkuat transformasi birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan responsif.

BACA JUGA  Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Dukung Lomba Kreasi PT ABC Indonesia untuk Bantu UMKM

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara, serta pemerintah kabupaten/kota dari berbagai daerah.

Dalam keterangannya, Jufri Rahman menilai forum ini sebagai ruang strategis untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan.

“Transformasi menuju pemerintahan digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi kinerja pemerintah digital terhadap 640 instansi pusat dan daerah pada 2026 menjadi bagian dari agenda besar transformasi digital nasional, termasuk integrasi data lintas sektor.

Menurutnya, pemerintah daerah memegang peran penting sebagai ujung tombak implementasi layanan digital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan orkestrasi yang kuat agar kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ribuan Insan Transportasi di Makassar

“Perjalanan menuju pemerintahan digital yang utuh masih menghadapi berbagai tantangan, baik teknis maupun tata kelola, termasuk perlindungan data pribadi dan kebutuhan regulasi yang adaptif,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulsel, Sultan Rakib, menyebut bahwa Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi serta 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebelum regulasi ini ditetapkan.

Ia berharap forum diskusi publik ini dapat memperkaya masukan bagi pemerintah pusat dalam menyempurnakan kebijakan transformasi digital, khususnya dalam penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional.

Forum ini turut dihadiri Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Agi Agung Galuh Purwa, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Chairul Akbar Hutasuhut dari Badan Siber dan Sandi Negara, serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.

BACA JUGA  GEMAR Warnai HUT ke-356 Sulsel, 10.000 Anak Serentak Makan Telur

Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinkronisasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi digital, sehingga mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif bagi masyarakat.

Continue Reading

Trending