Connect with us

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Optimistis Kolaborasi Komunitas Berdaya Nusantara dan RAPPO Indonesia Dorong Ekonomi Sirkular

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Munafri Arifuddin menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi pemberdayaan masyarakat yang digagas Komunitas Berdaya Nusantara bersama RAPPO Indonesia dalam mendukung pengelolaan sampah dan pemberdayaan perempuan di Kota Makassar.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi saat menghadiri Program Komunitas Berdaya Nusantara untuk Pemberdayaan Perempuan di Makassar yang dilaksanakan oleh Nusantara Infrastructure di Kantor Lurah Panampu, Kecamatan Tallo, Rabu (13/5/2026).

“Hari ini saya merasa bangga dan optimis. Kehadiran Komunitas Berdaya Nusantara yang menggandeng RAPPO Indonesia bukan sekadar acara seremonial biasa,” ujarnya.

“Ini adalah langkah nyata dari apa yang selalu kita cita-citakan bersama: Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” sambung Appi.

Menurut Munafri, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan perempuan tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Melalui program tersebut, perempuan diberikan akses keterampilan dan ruang kreatif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.

Appi juga menegaskan pentingnya inovasi dalam menangani persoalan sampah plastik yang kini menjadi tantangan global.

Menurutnya, melalui kreativitas para ibu rumah tangga bersama RAPPO Indonesia, limbah plastik yang sebelumnya tidak bernilai dapat diolah menjadi produk fesyen ramah lingkungan dengan nilai ekonomi tinggi.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Bahas Optimalisasi Pengelolaan Tiga Terminal Kota

“Masalah sampah plastik adalah tantangan global. Namun di tangan ibu-ibu kita, limbah yang tadinya tidak bernilai diubah menjadi produk fesyen kelas dunia yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Ia menilai keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan, termasuk pengelolaan sampah.

Munafri mengungkapkan, Kota Makassar saat ini memproduksi sekitar 800 ton sampah per hari. Namun, kapasitas pengangkutan baru mencapai sekitar 67 persen sehingga masih terdapat sekitar 30 persen sampah yang belum tertangani secara maksimal.

Selain itu, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Makassar masih menggunakan sistem open dumping yang ditargetkan dihentikan tahun ini sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kota Makassar kini tengah berproses mengubah sistem tersebut menjadi sanitary landfill guna menciptakan pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.

“Ke depan, sampah yang masuk ke TPA bukan lagi sampah rumah tangga secara langsung, melainkan residu dari hasil pengolahan,” tutur politisi Golkar tersebut.

Appi juga berharap adanya dukungan pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di wilayah Panampu untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan proyek strategis berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) atau Waste to Energy dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun.

BACA JUGA  Pendekatan Santun Berbuah Kemenangan, Abi Pimpin RT 002/RW 001

Proyek tersebut ditargetkan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 megawatt.

“Ini menjadi sesuatu yang harus kita respons bersama. Tanpa kesiapan pemerintah kota, investasi ini tidak akan maksimal. Karena itu, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan,” terangnya.

Ketua IKA FH Unhas itu juga mendorong penguatan sinergi dengan sektor industri agar produk hasil olahan sampah dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Produk hasil daur ulang tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada kelompok masyarakat dalam bentuk reseller, sebagaimana yang dilakukan RAPPO Indonesia.

Selain fokus pada pengelolaan sampah, Nusantara Infrastructure juga disebut turut berkontribusi dalam program penurunan angka stunting di Kota Makassar.

Munafri menyampaikan bahwa angka stunting di Makassar terus mengalami penurunan berkat kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

Dalam mendukung ekonomi sirkular, Pemkot Makassar juga mengembangkan pengelolaan sampah organik melalui konsep pertanian lahan sempit berbasis kompos di tingkat kelurahan hingga rukun warga.

Salah satu inovasi yang dikembangkan yakni teba modern, metode pengolahan sampah organik menggunakan sistem lubang kompos yang dapat dipanen dalam waktu lima hingga enam bulan.

BACA JUGA  PJ Sekda Dampingi Staf Ahli Kemenkominfo RI Buka Resmi KIM FEST dan UMKM Fiesta 2024

“Pupuk kompos ini kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk bertani di lahan-lahan sempit, sehingga setiap sudut kota yang tidak terpakai bisa menjadi produktif,” ungkapnya.

Selain itu, program budidaya maggot juga terus dikembangkan sebagai solusi pengolahan sampah organik. Menurut Munafri, satu kilogram maggot mampu mengolah hingga lima kilogram sampah sekaligus bernilai ekonomis sebagai pakan ternak.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat terus diperluas demi menciptakan Kota Makassar yang lebih bersih,” pungkasnya.

Diketahui, program Nusantara Infrastructure di Panampu dimulai dari edukasi pemilahan sampah langsung dari rumah tangga.

Sampah terpilah kemudian disetorkan ke Bank Sampah Kampung Bersih Nusantara sebagai pusat pengumpulan dan pengelolaan awal sebelum diproses lebih lanjut oleh RAPPO Indonesia.

Program tersebut juga memberikan dampak sosial nyata melalui keterlibatan perempuan pesisir di Desa Nelayan Untia dalam proses pembersihan dan pencacahan plastik.

Dari proses tersebut, limbah plastik yang sebelumnya tidak bernilai berhasil diubah menjadi produk daur ulang fungsional yang kini telah dipasarkan di Makassar, Jakarta, hingga Bali sebagai bagian dari penguatan ekonomi sirkular berbasis masyarakat.

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Apresiasi DPRD atas Rekomendasi LKPJ 2025

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD Kota Makassar atas rekomendasi yang diberikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda pengumuman masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025/2026 yang dirangkaikan dengan penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025 di Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).

Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sangat mengapresiasi sekaligus berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar.

Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam Pansus DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025 dan akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

“Tentu, kami dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” ujar Munafri.

BACA JUGA  Pj Sekda Makassar Hadiri International Conference on Administrative Science (ICAS) Unhas 2024

Pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD mencerminkan perhatian tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi bentuk dukungan dan partisipasi aktif legislatif dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah.

Ia menilai hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar untuk mewujudkan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan melalui tujuh program prioritas “Sapta Mulia”.

“Rekomendasi ini menjadi penguatan bagi kami dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Munafri juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dengan menyusun langkah-langkah strategis yang terukur.

“Tentu saja kami akan segera menyampaikan tanggapan atas rekomendasi tersebut serta merumuskan kebijakan strategis yang akan diimplementasikan,” tuturnya.

“Baik dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran maupun melalui regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota,” sambung Appi.

BACA JUGA  Ribuan Petugas Layanan Publik Makassar Terima Paket Lebaran, Pemkot Beri Apresiasi Jelang Idulfitri

Pada kesempatan yang sama, Munafri turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas kemitraan yang selama ini terjalin dengan baik. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi dan kerja keras seluruh pihak menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat.

“Rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kinerja pemerintah kota,” katanya.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Pastikan Rekrutmen Honorer R4 Transparan dan Akuntabel

Aliyah berharap kolaborasi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara pemerintah kota dan DPRD menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan publik yang efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.

“Tentu, koordinasi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dalam melayani masyarakat akan semakin memperkuat kualitas pemerintahan di Kota Makassar,” pungkasnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, serta jajaran SKPD Pemerintah Kota Makassar.

Continue Reading

Trending