DPR Dorong BNPB Pimpin Pemetaan Ancaman El Nino 2026, Antisipasi Karhutla hingga Krisis Pangan

Kitasulsel–JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengoordinasikan pengumpulan data ancaman serta potensi dampak yang ditimbulkan fenomena El Nino yang beriringan dengan musim kemarau tahun 2026.

Menurut Alex, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun langkah antisipasi yang komprehensif sekaligus memudahkan DPR menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.

“Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” ujar Alex dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan jajaran pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino. Instruksi itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas pada Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau di Indonesia diperkirakan terjadi pada periode Juli hingga September 2026. Pada Juli, puncak kemarau melanda 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia. Angka tersebut meningkat menjadi 369 ZOM atau 48,84 persen wilayah daratan pada Agustus, sebelum menurun menjadi 169 ZOM atau 25,41 persen pada September.

Alex menilai setiap daerah memiliki karakteristik ancaman yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang kuat dalam pemetaan risiko.

“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” katanya.

Soroti Ancaman Karhutla

Alex secara khusus menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah wilayah, seperti Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurutnya, Kementerian Kehutanan sebagai sektor utama dalam penanganan karhutla harus mampu menghadirkan strategi pencegahan yang lebih efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Nyaris setiap tahun, karhutla jadi peristiwa berulang di provinsi-provinsi tersebut. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector tidak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap keselamatan petugas pemadam kebakaran hutan, termasuk personel Manggala Agni, TNI, dan Polri yang bertugas di lapangan.

“Kementerian Kehutanan harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan karhutla, tidak berulang lagi,” ujarnya.

Alex menilai kondisi medan yang berat serta keterbatasan perlengkapan keselamatan menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui perencanaan yang lebih matang.

“Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” tambahnya.

Minta Daerah Siapkan Strategi Ketahanan Pangan

Selain mengantisipasi bencana, Alex juga meminta Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah menyusun langkah mitigasi sesuai karakteristik dan kearifan lokal masing-masing wilayah.

Ia menilai kepala daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayahnya sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam penyusunan strategi menghadapi dampak El Nino.

“Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras,” katanya.

BMKG sebelumnya memproyeksikan peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat dengan probabilitas hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan sampai Oktober 2026.

Fenomena El Nino merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan, kondisi udara lebih kering, serta musim kemarau yang lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta mengganggu sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.