DPRD Makassar Gelar Pengawasan Pemerintahan, Pelayanan Administrasi Kependudukan Jadi Sorotan

Kitasulsel–MAKASSAR — Upaya memperkuat pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik terus dilakukan DPRD Kota Makassar. Salah satunya melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Kegiatan tersebut digelar Anggota DPRD Kota Makassar, dr. H. Udin Shaputra Malik, MM, bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, Minggu (9/8/2026).

Bertempat di Hotel Makassar Golden, Jalan P. Ikan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus menyampaikan berbagai persoalan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam forum tersebut, di antaranya Irwandi dan Ir. Muchsin Gani R. Keduanya memberikan pemaparan mengenai penyelenggaraan pemerintahan serta pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tidak berlangsung satu arah. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, tanggapan dan berbagai persoalan yang mereka temui dalam mendapatkan pelayanan pemerintah.

Dua sesi tanya jawab disiapkan selama kegiatan berlangsung. Forum tersebut dimanfaatkan peserta untuk menggali informasi secara langsung sekaligus mendiskusikan berbagai persoalan pelayanan publik bersama narasumber dan penyelenggara kegiatan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut adalah pelayanan administrasi kependudukan. Layanan dokumen kependudukan dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga harus terus dipastikan berjalan secara efektif, transparan dan mudah diakses.

Pengawasan DPRD diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah daerah, tetapi juga menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi dalam perbaikan pelayanan.

Sinergi antara DPRD dan perangkat daerah juga dinilai penting agar berbagai program pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata.

Melalui forum tersebut, masyarakat didorong untuk tidak sekadar menjadi penerima layanan, tetapi ikut mengambil bagian dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dialog yang berlangsung secara langsung antara masyarakat, narasumber dan penyelenggara menjadi salah satu cara membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel dan responsif terhadap persoalan di lapangan.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VIII tersebut dimoderatori Fajar Baharuddin.

Dengan mengedepankan komunikasi dua arah dan partisipasi masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan sekaligus menghasilkan masukan konkret bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.