Menko Polkam Tegaskan Karhutla Tak Terkendali Bisa Berdampak pada Karier Kapolda dan Pangdam

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja aparat keamanan di daerah.

Djamari bahkan menyebut kegagalan mengendalikan karhutla dapat membawa konsekuensi terhadap posisi dan karier pejabat TNI-Polri, termasuk Kapolda dan Pangdam.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari ketika menjawab pertanyaan mengenai kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sebelumnya pernah memberikan peringatan keras terkait penanganan karhutla.

Menurut Djamari, kebijakan tersebut masih menjadi bagian dari evaluasi terhadap kinerja aparat di daerah. Ia mengaku telah menyampaikan hal serupa ketika melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah.

“Masih berlaku. Pada saat saya berkeliling ke daerah, saya tekankan itu. Keberhasilan Anda mengendalikan karhutla tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan,” ujar Djamari kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Titik Api Jadi Salah Satu Indikator

Djamari menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya titik api. Menurut dia, keberadaan titik panas masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah, tetapi yang menjadi ukuran adalah kemampuan aparat dalam mengendalikan dan mencegah api berkembang.

“Bukan hanya ada, kalau titik api kan bisa titik api banyak. Sekarang pun titik api ada. Artinya, dalam upaya mengendalikannya disebut, diukur berhasil atau tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, dia punya konsekuensi,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa aparat di daerah harus mampu bergerak cepat ketika muncul potensi kebakaran. Pengendalian sejak dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Jokowi Pernah Ancam Copot Pejabat

Sebelumnya, Joko Widodo juga pernah memberikan peringatan tegas kepada jajaran pemerintah daerah serta TNI dan Polri terkait persoalan karhutla.

Dalam pengarahan mengenai peningkatan pengendalian karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Februari 2020, Jokowi mengingatkan adanya kemungkinan pejabat baru di daerah belum memahami kebijakan pemerintah mengenai penanganan kebakaran hutan.

Saat itu, Jokowi menyoroti pergantian pejabat seperti gubernur, bupati, Pangdam, Danrem, Kapolda, hingga Kapolres yang dapat membuat pemahaman mengenai mekanisme pengendalian karhutla tidak seragam.

Ia meminta seluruh jajaran memastikan aturan dan pola penanganan yang telah ditetapkan pemerintah sejak 2016 tetap dijalankan.

Jokowi juga secara khusus meminta TNI dan Polri meningkatkan pengawasan terhadap wilayah yang memiliki potensi kebakaran.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi bahkan menyatakan siap meminta Panglima TNI dan Kapolri mengevaluasi pejabat yang dianggap gagal menangani kebakaran di wilayahnya.

Jika kebakaran yang awalnya berskala kecil berkembang menjadi lebih besar, pejabat terkait, mulai dari Dandim hingga Pangdam dan Kapolda, disebut dapat terkena evaluasi.

Kini, penegasan kembali disampaikan Menko Polkam Djamari Chaniago bahwa kemampuan mengendalikan karhutla tetap menjadi bagian penting dari penilaian terhadap kinerja aparat keamanan di daerah.