Bukan Hanya Siapa Pelakunya, Publik Menunggu Jawaban Besar di Balik Kasus Penyadapan Presiden

KITASULSEL — JAKARTA — Penetapan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru penyidikan. Namun, pengungkapan identitas para tersangka belum menjawab seluruh pertanyaan publik. Masih ada sejumlah hal penting yang ditunggu dari perkembangan penyidikan, mulai dari siapa yang memerintahkan, siapa saja target penyadapan, hingga bagaimana sistem penyadapan negara dapat digunakan tanpa prosedur yang semestinya.

Bareskrim Polri mengungkapkan dugaan penyadapan berlangsung dalam periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Dalam konferensi pers pada 3 November 2026, Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Penyidik juga telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Polisi menyebut terdapat dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari sistem LIMS pada Oktober 2026.

Dari perkembangan tersebut, setidaknya ada tujuh hal yang kini menjadi perhatian publik.

1. Siapa aktor yang mengendalikan operasi penyadapan?

Penetapan tiga tersangka belum otomatis menjelaskan keseluruhan struktur pengambilan keputusan. Penyidik perlu mengungkap siapa yang pertama kali mengusulkan, memberikan instruksi, mengoperasikan sistem, hingga pihak yang mengetahui aktivitas tersebut.

Publik menunggu apakah penyidikan akan menemukan keterlibatan pihak lain di luar tiga tersangka yang telah diumumkan.

2. Siapa saja target penyadapan dan berapa luas jangkauannya?

Polisi menyebut dugaan penyadapan menyasar nomor Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Namun, identitas para target, jumlah nomor yang disadap, serta rentang waktu pemantauan masing-masing belum diungkap secara terperinci.

Informasi ini penting untuk mengetahui seberapa luas dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut.

3. Apakah data hasil penyadapan yang dihapus masih bisa dipulihkan?

Dugaan penghapusan file pada sistem LIMS menjadi salah satu bagian penting yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan forensik digital.

Penyidik ditunggu penjelasannya mengenai kemungkinan pemulihan data, rekaman aktivitas sistem, jejak akses pengguna, serta salinan data yang mungkin tersimpan pada perangkat lain.

Pemulihan bukti digital dapat membantu menyusun kronologi dan menguji keterangan para pihak.

4. Bagaimana nomor telepon bisa masuk ke sistem tanpa verifikasi?

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan akses terhadap perangkat dan sistem penyadapan milik kepolisian.

Penyidik perlu menjelaskan mekanisme yang digunakan untuk memasukkan nomor telepon, siapa yang memiliki akses, serta bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung tanpa dokumen dan prosedur penegakan hukum yang semestinya.

5. Apa peran saksi berinisial SU?

Keberadaan satu saksi berinisial SU juga menjadi bagian yang patut dicermati. Keterangan saksi tersebut berpotensi membantu penyidik menelusuri alur instruksi, penggunaan sistem, serta dugaan penghapusan data.

Namun, peran dan keterlibatannya belum dapat disimpulkan sebelum hasil pemeriksaan diumumkan secara resmi.

6. Apakah ada pihak lain di luar institusi Polri yang terlibat?

Penyidikan juga perlu menjawab apakah dugaan penyadapan hanya melibatkan pihak internal atau terdapat komunikasi, permintaan, maupun bantuan dari pihak lain.

Pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan bukti, bukan spekulasi mengenai kepentingan politik atau pihak tertentu.

7. Apa langkah pembenahan setelah kasus terungkap?

Di luar proses pidana, publik juga menunggu evaluasi terhadap sistem pengawasan penyadapan. Perlu ada kejelasan mengenai audit akses, pencatatan aktivitas, pembatasan kewenangan, serta mekanisme pengawasan independen agar perangkat negara tidak digunakan di luar ketentuan hukum.

Irwasum Polri sebelumnya menyatakan pemeriksaan dilakukan oleh Bareskrim dan Divisi Propam, dengan pengawasan dari Irwasum. Polri juga menyebut dugaan tersebut merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi.

Ujian Transparansi dan Akuntabilitas

Perkembangan perkara ini tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban tiga tersangka. Kasus tersebut juga menyentuh persoalan perlindungan privasi, keamanan komunikasi pejabat negara, dan pengawasan terhadap kewenangan penyadapan.

Publik tentu menunggu proses hukum yang transparan, termasuk penjelasan mengenai bukti digital, alur perintah, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan dalam penyidikan.

Pada akhirnya, keberhasilan pengusutan perkara tidak cukup diukur dari jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal yang juga menentukan adalah sejauh mana penyidik mampu mengungkap rangkaian peristiwa, membuktikan tanggung jawab setiap pihak, dan memastikan celah penyalahgunaan sistem tidak terulang.

Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.