Hadapi Ancaman Banjir dan Cuaca Ekstrem, Polda Sulsel Siagakan Personel dan Peralatan Penanggulangan Bencana

KITASULSEL — MAKASSAR —Menghadapi potensi bencana alam dan perubahan cuaca, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan memperkuat kesiapsiagaan personel serta peralatan penanggulangan bencana. Langkah tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2026 di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Makassar, Kamis (5/11/2026).

Apel dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. M. Awal Chairuddin dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah instansi terkait.

Kegiatan ini melibatkan unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Damkar, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Kapolda menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup hanya melalui apel seremonial. Seluruh unsur harus memastikan personel, sarana prasarana, logistik, serta mekanisme koordinasi berada dalam kondisi siap ketika keadaan darurat terjadi.

Sulawesi Selatan memiliki karakter geografis yang beragam, mulai dari kawasan pegunungan, dataran rendah, pesisir hingga kepulauan. Kondisi tersebut menghadirkan sejumlah potensi bencana, di antaranya banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Karena itu, Kapolda menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan bencana sebagai dasar menentukan langkah antisipasi. Edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan berisiko.

Masyarakat diimbau aktif memantau informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sehingga dapat mengambil langkah pencegahan lebih awal ketika muncul potensi cuaca berbahaya.

Selain kesiapan personel, ketersediaan peralatan juga menjadi perhatian. Kendaraan operasional, perahu karet, alat komunikasi, serta logistik lapangan harus dipastikan dalam kondisi layak dan siap digunakan.

Kapolda turut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar.

Koordinasi tersebut diperlukan agar proses evakuasi, penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, hingga distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan terarah.

Penanganan bencana juga tidak boleh berhenti setelah kondisi darurat teratasi. Pemulihan infrastruktur, rehabilitasi psikososial, pemulihan ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat perlu menjadi bagian dari penanganan pascabencana.

Makassar turut memperkuat kesiapsiagaan

Upaya antisipasi juga dilakukan jajaran Polrestabes Makassar. Sehari sebelum apel di Mapolda Sulsel, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di kawasan bawah Jembatan Fly Over Makassar, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan personel TNI-Polri bersama BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya, Kapolrestabes mengingatkan adanya potensi perubahan cuaca dan kemungkinan hujan lebat yang dapat meningkatkan risiko banjir di sejumlah kawasan Kota Makassar.

Kesiapan lintas instansi menjadi penting mengingat penanganan bencana di wilayah perkotaan membutuhkan respons cepat, terutama ketika genangan, banjir, atau kondisi darurat mengganggu aktivitas masyarakat.

Kesiapsiagaan harus dirasakan masyarakat

Penguatan personel dan peralatan penanggulangan bencana menjadi langkah awal dalam melindungi masyarakat. Namun, kesiapan tersebut perlu dibuktikan melalui pemetaan wilayah rawan, sistem peringatan dini, akses evakuasi, dan kecepatan respons ketika bencana terjadi.

Bagi warga Makassar, terutama yang bermukim di kawasan rawan genangan dan banjir, informasi cuaca serta jalur evakuasi menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Publik juga menantikan kesiapan nyata seluruh instansi dalam memastikan bantuan, layanan kesehatan, dan proses penyelamatan dapat menjangkau masyarakat ketika dibutuhkan.

Sebab, keberhasilan penanggulangan bencana bukan hanya diukur dari banyaknya personel dan peralatan yang disiagakan, tetapi juga dari kemampuan melindungi keselamatan warga dan meminimalkan dampak bencana.