Perkuat Pencegahan Korupsi, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif Hadiri Rakor KPK di Kantor Gubernur Sulsel

KITASULSEL–MAKASSAR – Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kamis (5/11/2026), di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat integritas, meningkatkan pengawasan, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Rakor mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, dengan pembahasan berfokus pada langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Sejumlah pejabat nasional dan daerah hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Rakor juga diikuti para bupati, wali kota, ketua DPRD, dan sekretaris daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Bupati Sidrap hadir bersama Ketua DPRD Sidrap Takyuddin Masse, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Inspektur Daerah Mustari Kadir, Kepala Bapenda Rohady Ramadhan, Kepala BKAD Sunandar Priyoatmojo, Kepala Bapperida Herwin, dan Kepala Biciptapera Abdul Rasyid.

Turut mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Ishak Kenre, Sekretaris DPRD Andi Kaimal, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sirajuddin.

Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola Keuangan Daerah

Keikutsertaan jajaran Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penguatan pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Seluruh proses tersebut perlu dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Penguatan koordinasi dengan lembaga pengawasan dan instansi terkait juga menjadi bagian penting untuk mendorong pencegahan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih

Pemerintah Kabupaten Sidrap menegaskan komitmennya menjadikan integritas dan pencegahan korupsi sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Melalui penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan, setiap program dan penggunaan anggaran daerah diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Partisipasi dalam rakor bersama KPK dan jajaran pemerintah pusat tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam membangun budaya pemerintahan yang berintegritas.

Pemkab Sidrap berkomitmen terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.