Connect with us

Danny Pomanto Banyak Libatkan Masyarakat Semarakkan HUT Kota Makassar ke-416

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR – Tanggal 9 November 2023 merupakan moment yang istimewa bagi Kota Makassar. Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dipimpin Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto itu genap berusia 416 tahun.

Sebagai seorang pemimpin, Danny Pomanto selalu punya ide sendiri dalam menyemarakkan beragam perayaan hari-hari besar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Danny Pomanto menyampaikan di Hari Jadi Kota Makassar tahun ini, pihaknya akan lebih banyak melibatkan masyarakat. Khususnya saat agenda Karnaval Budaya.

“Di ulang tahun kota pelibatan masyarakat itu lebih luas, kami libatkan seluruh RT/RW lewat kelurahannya baik secara berjenjang maupun pada saat puncak acara,” kata Danny Pomanto usai berbincang santai dengan jajaran pimpinan TV One di Amirullah, Kamis (14/09/2023) malam.

Karnaval Budaya selalu masuk dalam acara-acara besar di pemerintahan. Seperti pada saat Rakernas APEKSI XVI Juli lalu hingga Makassar Internasional Eight Festival and Forum (F8).

“Kalau di Apeksi itukan terbatas karena kita hanya mewakili satu kota dari 98 kota, tapi di ulang tahun kota kita libatkan semua,” ujarnya.

Pelibatan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan komitmen kepemimpinan Danny Pomanto bersama Fatmawati Rusdi selaku Wakil Wali Kota, yang ingin menjadikan Makassar sebagai kota yang inklusif.

“Memang model kami selama memimpin Makassar adalah bagaimana Makassar untuk masyarakat, sehingga betul-betul semarak, tidak eksklusif. Jadi, semua inklusif, semua pihak dilibatkan, orang tua, anak-anak, sampai masyarakat dari bawah semua terlibat,” ujarnya.

Ini tidak lain untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang resilient, kota memiliki daya tahan yang kuat. Baik itu tahan terhadap iklim, sosial, hingga ekonomi.

“Insya Allah menjadi kota yang memiliki resiliensi yang lebih baik lagi. Kita membutuhkan sebuah social cohesion atau kohevisitas sosial yang kuat apalagi menghadapi masa-masa politik seperti sekarang,” tutur Danny Pomanto.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, beragam rangkaian kegiatan akan menyemarakkan HUT ke-416 Kota Makassar. Baik itu di lorong maupun puncak acara yang digelar secara meriah oleh Pemkot Makassar.

Mulai dengan menyemarakkan lorong-lorong lewat beragam perlombaan, salat subuh berjamaah, dan karnaval budaya yang diikuti 153 kelurahan di Kota Makassar.

“Insya Allah ada banyak hal yang akan kita laporkan kepada masyarakat tentang progres pemerintah kota. Termasuk yang menyangkut visi misi kami yang tentang kota dunia,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi, Pemprov Sulbar Usulkan Perubahan Nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengusulkan perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Penyusunan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah tersebut sedang dilakukan.

Sebagai bagian dari proses pengkajian dan pendalaman usulan tersebut, Dinas Kominfo SP Sulbar bersama Biro Organisasi Setda Sulbar melakukan pertemuan, Kamis 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Dinas Kominfo SP Sulbar.

Pertemuan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula dan dihadiri para kepala bidang dan pejabat fungsional penyetaraan. Hadir dari Biro Organisasi yaitu Penelaan Teknis Kebijakan Masykur bersama tim lainnya selaku pendamping dalam penyusunan perubahan SOTK perangkat daerah tersebut.

Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menegaskan perubahan nomenklatur tersebut merupakan langkah penting guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat.

“Di tingkat pusat, Kementerian komunikasi dan informatika sudah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sementara, di daerah termasuk Sulbar masih menggunakan nomenklatur lama,” kata Mustari.

Ia menyampaikan, saat ini pihaknya masih menunggu regulasi untuk dapat menggunakan nomenklatur baru. Namun demikian, penyesuaian struktur organisasi di internal Dinas Kominfo SP sudah mulai diarahkan pada penguatan urusan digitalisasi.

Mustari menegaskan, apabila nomenklatur baru sudah ada, akan lebih memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.

Ia berharap, setelah adanya perubahan nomenklatur peran Dinas Kominfo SP akan menjadi lebih fungsional, tidak hanya menjalankan urusan pemerintahan tapi juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Penelaan Teknis Kebijakan Biro Organisasi Setda Sulbar, Masykur.

Ia mengatakan, perubahan nomenklatur Dinas Kominfo SP Sulbar belum dapat dilakukan sebab belum adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Untuk saat ini, nomenklatur lama yaitu Dinas Kominfo SP masih tetap digunakan karena regulasi belum berubah. Namun, penyesuaian terhadap tugas dan fungsi bisa saja dilakukan dalam struktur internal di perangkat daerah ini,” kata Masykur.

Ia berharap, penyusunan perubahan SOTK pada Dinas Kominfo SP dapat segera dirampungkan agar secepatnya bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negari.

“Kami memberikan batas waktu penyusunan hingga 30 Juni 2025. Semoga cepat rampung,” harapnya.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel