Wali Kota Danny Pomanto Presentasikan Pakinta dan Jampangi dalam Innovative Government Award Kemendagri 2023

Kitasulsel—KOREA, – Meski masih mengikuti World Cities Summit Mayor Forum 2023 di Seoul, Korea, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyempatkan diri untuk mempresentasikan hasil inovasi Pemkot Makassar dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2023, Kemendagri.
Dua inovasi unggulan yang dipaparkan Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto ialah aplikasi Pakinta dan inovasi non digital Jampangi.

Danny menyebut ada 102 inovasi Pemkot Makassar tahun ini. 79 masuk dalam inovasi unggul. 23 di antaranya digital dan non digital ada 56.
Pakinta yang masuk dalam IGA Award ini merupakan bagian dari inovasi layanan publik berbasis digital dengan akronim Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi.

Salah satu upaya Pemkot Makassar meningkatkan sistem pelayanan administrasi pajak termasuk integrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak.
“Artinya kapanpun dimanapun setiap warga Makassar dapat membayar pajaknya. Alhamdulillah ini mudah di download di android dan IOS,” kata Danny Pomanto, di sela-sela sesi pemaparan, Selasa, (26/09/2023).
Inovasi ini juga menjadikan Makassar juara perihal digitalisasi aplikasi daerah belum lama ini. Lebih jauh, dalam lingkup Asia lalu diminta untuk di share lebih luas mengenai aplikasi ini.
Secara umum, lanjut dia, Pakinta didefinisikan sebagai memberi energi baru.
Kedua ialah Jampangi. Dalam bahasa Indonesia, nama itu berarti mengurusi. Kepanjangan Jampangi sendiri ialah Jangkauan Maksimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terintegrasi.
Inovasi ini dikreasikan RS Umum Daya Makassar. Yang mana pelayanannya bersifat holistik dan integratif yang mana dilakukan secara utuh mulai dari masa kehamilan, pascapersalinan sebagai deteksi dini terhadap potensi kegawatdaruratan.
Juga sebagai upaya menekan prevalensi stunting, fungsi kuratif, preventif, rehabilitatif dan pelayanan administrasi terpadu dalam satu tempat.
“Tentunya mendukung program zero stunting bahwa kita tidak menunggu saat lahir tetapi sebelum lahir dikontrol memang agar target bebas stunting cepat terwujud,” ungkapnya.
Dalam Jampangi sendiri banyak sekali program di dalamnya seperti Gerakan USG Gratis saat Jumat Berkah, Sharing Sessions Ibu Hamil secara Online, dan masih banyak lagi.
Alhasil, karena uniknya program ini, beberapa kabupaten kota di sekitar Makassar sudah mereplikasi. Salah satu di antaranya ialah Pangkep.
Lebih jauh Danny menuturkan, berkat inovasi-inovasi Pemkot Makassar ini Makassar memiliki statistik lebih baik dari sebelumnya, seperti naiknya GDP Growth atau Economic Growth naik menjadi 5,4 persen, GDP Income Rp145,88 juta, inflation rate turun 3,49 persen, poverty rate atau angka kemiskinan turun 4,58 persen, tingkat pengangguran dari 13 persen saat pandemi, sekarang 11,82 persen.
IPM Makassar juga naik jadi 83 persen, gini ratio menyempit menjadi 0,395 dan PDRB Rp208,9 triliun. Jadi dampak inovasi begitu terasa.
Di akhir, ia menceritakan bahwa perjalanan inovasi Pemkot Makassar diawali isu bahwa setiap SKPD mengangkat dua isu lalu mencari solusi.
Hasil dari solusi itu diciptakan menjadi ekosistem, mulai dari regulasi, budgeting, institusi, strategi dalam bentuk inovasi.
Kemanfaatan inovasi juga menyangkut dengan smart city bahwa informasi menjadi transparan, real time data, koneksi dengan semua sumber, aksesibilitas, menurunkan cost, respon cepat, membuat sistem aman dan lainnya.
Regulasinya bersandar pada Peraturan Wali Kota 37/2019 tentang Sistem Inovasi Daerah, Perwali 61/2019 tentang Laboratorium Inovasi Daerah dan Perwali 2885/2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah.
Uniknya semua bentuk inovasi berbahasa daerah. “Kami wajibkan semua inovasi menggunakan bahasa Makassar sebagai bahan diplomasi dan bridging (jembatan) secara budaya agar masyarakat bisa lebih paham,” ujarnya.
tahapan award saat ini masih dalam Tahapan Penilaian Presentasi Kepala Daerah. Selanjutnya pihak Kemendagri akan menentukan inovasi terbaik sebagai pemenang IGA Award 2023.

Kabupaten Sidrap
Wabup Sidrap Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri dan Menkeu

Kitasulsel–SIDRAP Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Nurkanaah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025). Rakor tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Nurkanaah mengikuti rakor secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerjanya. Turut mendampingi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Sidrap Siara Barang, Kabag Perekonomian Rimba, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan, pemaparan realisasi pendapatan dan belanja daerah semula dijadwalkan awal Oktober, namun pelaksanaannya digelar bertepatan dengan momentum satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Sebetulnya rencana di awal Oktober karena waktu itu Bapak (Purbaya) menjadi inspektur upacara HUT Bea Cukai, sehingga akhirnya kita laksanakan hari ini, 20 Oktober, tepat satu tahun pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Tito.

Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Keuangan. “Ini kebanggaan bagi kami bisa mendengar langsung arahan beliau, apalagi beliau dikenal sebagai media darling,” tambah Tito.
Dalam kesempatan itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas.
“Untuk memastikan inflasi terkendali, pemerintah daerah perlu menjaga agar harga berbagai komoditas, terutama beras, tetap stabil,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Menurutnya, dengan inflasi yang terjaga rendah, keterjangkauan harga di berbagai wilayah akan lebih mudah dicapai.
“Keterjangkauan harga di berbagai wilayah juga membaik karena pasokan lancar dan distribusi antardaerah semakin efisien. Kerja sama perdagangan antardaerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil,” tutup Purbaya.
Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan gabungan provinsi, kabupaten, dan kota per 30 September 2025 mencapai 70,27 persen atau senilai Rp949,97 triliun. Capaian ini naik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 67,82 persen.
Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp770 triliun atau 56,07 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp817 triliun.
Sementara itu, Wabup Nurkanaah menyampaikan, kehadiran Pemkab Sidrap dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen mendukung langkah pemerintah pusat mengendalikan inflasi dan mempercepat realisasi belanja daerah.
“Kita perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah agar pengendalian inflasi lebih efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya usai rakor. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login