Pasar Digital Expo, Bangkitkan UMKM, Dorong Transaksi Non-Tunai

Published

3 tahun ago

16 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap – Menyongsong Hari Jadi ke-679 Kabupaten Sidenreng Rappang, panitia menggelar Pasar Digital Expo UMKM di pelataran Monumen Ganggawa Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Acara dibuka secara resmi Sekretaris Daerah, H. Basra mewakili Bupati Sidrap. Pembukaan dihadiri unsur forkopoimda, para Kepala OPD, camat serta pelaku UMKM, Rabu (15/2/2023) malam.

Kabag Perekonomian dan SDA, Arnol Baramuli selaku panitia menyampaikan, Pasar Digital Expo UMKM ini didominasi pelaku UMKM.

“Sebagian juga dari perbankan serta beberapa wahana hiburan dihadirkan untuk menarik pengunjung lebih banyak. Acara akan berlangsung selama 11 hari, dari tanggal 15 hingga 25 Februari 2023,” terangnya.

Dijelaskannya, tujuan diadakannya Pasar Digital ini agar UMKM Kabupaten Sidrap berpeluang untuk bangkit kembali setelah pandemi mereda.

“Tak hanya itu, dengan adanya pasar digital ini diharapkan semakin mendorong UMKM untuk meningkatkan pemasaran produknya dengan terobosan inovasi, yang kami kemas dalam bentuk layanan transaksi pembayaran nontunai atau QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard),” jelasnya.

Arnol mengatakan, pihak panitia dalam kegiatan Pasar Digital Expo UMKM mendorong transaksi digital dengan metode QRIS. Oleh karena itu pihaknya telah menyediakan pemindai QRIS kepada pelaku UMKM sehingga ketika masyarakat hendak membeli produk para UMKM, dapat melakukan transaksi melalui QRIS.

“Mungkin masih banyak masyarakat belum mengenal transaksi QRIS. Oleh karena itu momentum ini sekaligus mengkampanyekan transaksi non tunai. QRIS memiliki banyak manfaat diantaranya memberikan kemudahan, cepat, dan aman” jelasnya.

Sementara, Sekda Sidrap, H. Basra saat membuka acara menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Pasar Digital Expo UMKM sebagai upaya membangkitkan UMKM.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidrap menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat sehingga kita dapat melaksanakan terobosan yang sangat inovatif ini,” sambutnya.

Basra menyebutkan, keikutsertaan UMKM dalam kegiatan pameran memiliki banyak keuntungan seperti pengenalan usaha produk UMKM, survei pasar hingga peluang membangun kerja sama bisnis.

“Ajang ini dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM memperkenalkan produknya, sementara survei pasar dimaksud adalah seberapa besar peluang produk diterima oleh konsumen, dan terakhir terkait peluang kerjasama bisnis dengan tujuan mencari rekan bisnis untuk diajak kerjasama,” jelasnya.

Basra menyampaikan, pada tahun 2022 transaksi terbanyak QRIS di Sulsel adalah Kabupaten Sidrap, kegiatan Pasar Digital Expo UMKM ini sekaligus merupakan ajang promosi mendorong menggunakan transaksi elektronik atau lebih dikenal dengan QRIS.

Sesuai dengan tema pameran kali ini “Pasar Digital Expo UMKM” diharapkan agar pemkab dapat bekerja sama dengan perbankan serta pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan transaksi secara non tunai atau QRIS serta mengajak masyarakat menggunakan QRIS.

Kehadiran pembayaran digital melalui QRIS, kata Basra, mampu memajukan UMKM di Indonesia, hal itu sejalan dengan visi sistem pembayaran di Indonesia tahun 2025, bahwa akan terjadi inovasi layanan pembayaran digital berbasis QRIS dengan tujuan agar proses transaksi pembayaran secara domestik dapat lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya.

“Semoga kegiatan ini akan menjadi sebuah momen yang positif yang mampu mendongkrak perekonomian UMKM dan masyarakat lebih memahami transaksi pembayaran melalui QRIS ” tutup Basra sekaligus membuka secara resmi acara.

Dalam kesempatan itu, panitia juga menyuguhkan acara pentas seni lomba nyanyi solo dan simponi kecapi yang di selenggarakan oleh guru penggerak. Animo masyarakat juga terlihat sangat besar menghadiri Pembukaan Pasar Digital Expo UMKM 2023.(win)

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

10 jam ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.