Kasdim 1420 Sidrap Tutup Secara Resmi Pelatihan Bela Negara Di SMKN 1 Sidrap

Published

3 tahun ago

16 Maret 2023

Kitasulsel,Sidrap — Dandim 1420 Sidrap Melalui Kasdim Mayor Arm. Arie Widarto tutup secara resmi Pelatihan Kader Bela Negara Siswa SMK Negeri 1 Sidrap. Kamis (16/03/2023).

Pada kesempatan Dandim 1420 Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para peserta pelatihan kader bela negara yang telah melaksanakan pelatihan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat serta selalu gembira dalam latihan.

“Para kader bela negara yang telah mengikuti pelatihan beberapa hari ini telah dibekali nilai-nilai bela negara yang terdiri dari wawasan kebangsaan, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan dan keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara serta kemampuan awal bela negara.” ungkapnya

Dandim Juga mengucapkan terima kasih kepada UPT SMK Negeri 1 Sidrap telah bekerjasama dengan Kodim 1420 Sidrap dalam penyelenggaraan pelatihan kader bela negara angkatan 2 tahun 2023 .

“Saya berharap kerjasama ini tetap berlanjut untuk membentuk siswa kader bela negara yang unggul, tangguh dan berkarakter di masa yang akan datang” Harap Kasdim

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Sekolah SMKN 1 Sidrap Muh. Syukur, Danpos Ramil 1420-03 Maritangngae Peltu Edy Gunawan, Waka Kesiswaan SMKN 1 Sidrap Hapsah S.Pd M.M, Waka Kurikulum SMKN 1 Sidrap Sarbiah S.Kom, Personil 1420-03 Maritangngae, Para peserta Siswa Kader Bela Negara.(win)

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

6 menit ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.