Tokoh Desa Kertoraharjo Didorong Aktif Kawal Pembangunan Berbasis Data

Kitasulsel–LUWUTIMUR — Peran tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur kelembagaan desa dinilai penting dalam memastikan hasil Indeks Desa benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat serta menjadi dasar pembangunan yang tepat sasaran.

Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Penetapan Indeks Desa Kertoraharjo yang dibuka Camat Tomoni Timur, Yulius, di Aula Kantor Desa Kertoraharjo, Kamis (13/8/2026).

Musyawarah tersebut dihadiri Kepala Desa Kertoraharjo I Made Suarta, Ketua BPD Gede Edi Kamindana bersama anggota BPD, pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta sejumlah unsur terkait.

Yulius mengatakan, keterlibatan berbagai unsur desa dalam penetapan Indeks Desa diperlukan agar data yang menjadi dasar pembangunan tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, Indeks Desa bukan sekadar angka yang menunjukkan posisi atau peringkat sebuah desa. Data tersebut harus dibaca sebagai gambaran kondisi pembangunan sekaligus alat untuk menentukan kebutuhan intervensi.

“Indeks Desa digunakan untuk melihat kondisi desa secara lebih komprehensif dan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah pembangunan serta intervensi yang diperlukan,” kata Yulius.

Ia menjelaskan, pengukuran Indeks Desa mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, hingga kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan desa, serta ketahanan dan keberlanjutan pembangunan.

Karena itu, Yulius mendorong pemerintah desa bersama BPD dan para tokoh di desa memanfaatkan hasil Indeks Desa sebagai bahan evaluasi sekaligus menentukan prioritas pembangunan.

Data tersebut, kata dia, dapat menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, termasuk menjadi bahan perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan dan kabupaten.

“Nilai terpentingnya adalah menjadi alat diagnosis pembangunan. Jadi, semakin baik data Indeks Desa digunakan, semakin mudah pemerintah desa dan kecamatan menyusun pembangunan yang berbasis kebutuhan, bukan sekadar berdasarkan kebiasaan atau asumsi,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, keberadaan tokoh masyarakat dan tokoh perempuan menjadi bagian penting karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan dapat membantu pemerintah desa mengidentifikasi persoalan yang belum sepenuhnya terlihat dalam data.

Yulius berharap musyawarah penetapan Indeks Desa tidak berhenti pada penetapan nilai, tetapi dilanjutkan dengan pembahasan bersama mengenai persoalan yang perlu mendapat perhatian serta program yang harus diprioritaskan.

Sementara itu, Kepala Desa Kertoraharjo I Made Suarta mengatakan, desanya pada tahun sebelumnya telah berstatus sebagai desa mandiri.

Ia berharap status tersebut dapat dipertahankan dan jika memungkinkan mengalami peningkatan pada penilaian tahun ini.

“Tahun sebelumnya Desa Kertoraharjo sudah berstatus desa mandiri. Kami berharap tahun ini ada peningkatan status atau setidaknya status desa mandiri dapat dipertahankan,” kata Made Suarta.

Menurutnya, dukungan seluruh unsur masyarakat, termasuk BPD dan para tokoh desa, dibutuhkan untuk mempertahankan capaian tersebut sekaligus mendorong pembangunan Kertoraharjo agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Musyawarah tersebut pun menjadi ruang bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk melihat capaian pembangunan secara lebih objektif serta menyusun langkah perbaikan berdasarkan kondisi yang ada di Desa Kertoraharjo.