Musrenbang Kertoraharjo Jadi Ruang Dialog Warga, Usulan Pembangunan Diminta Sesuai Prioritas

KITASULSEL–MALILI — Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) RKPDes Tahun 2027 Desa Kertoraharjo menjadi ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan warga. Forum tersebut tidak hanya membahas daftar kegiatan, tetapi juga menguji kembali usulan pembangunan agar sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan desa.

Musyawarah RKPDes sekaligus Penetapan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) Tahun 2028 itu berlangsung di Aula Kantor Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Senin (28/9/2026).

Camat Tomoni Timur, Yulianus, saat membuka musyawarah meminta masyarakat aktif memberikan masukan terhadap setiap rencana pembangunan yang dibahas. Menurutnya, keterlibatan warga penting agar program yang nantinya masuk dalam RKPDes benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Usulan program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Karena itu, perlu diperhatikan skala prioritas, mana yang penting dan mana yang mendesak untuk dilaksanakan,” ujar Yulianus.

Ia mengatakan, banyaknya aspirasi yang muncul dalam forum musyawarah merupakan hal positif. Namun, seluruh usulan tidak dapat langsung ditetapkan menjadi program karena pemerintah desa harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan serta tingkat urgensi masing-masing kegiatan.

Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya menyampaikan usulan, tetapi juga ikut mencermati proses penentuan prioritas pembangunan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan melalui Musrenbangdes dapat dipahami dan diterima bersama.

Yulianus juga meminta masyarakat mencermati rancangan APBDes 2027 yang telah disusun pemerintah desa. Masukan warga dinilai penting untuk memastikan perencanaan dan penganggaran berjalan terbuka serta sesuai kebutuhan masyarakat.

“Rancangan APBDes yang sudah disusun perlu dicermati bersama. Berikan masukan, saran dan perbaikan sehingga hasil Musrenbang RKPDes ini semakin berkualitas dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Kertoraharjo,” katanya.

Musyawarah tersebut dihadiri Kepala Desa Kertoraharjo, Ketua BPD Gede Edi Kamidana bersama anggota, Pendamping Desa, para kepala dusun, Direktur BUMDes, TP PKK, ketua RT, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat posisi Musrenbang sebagai forum bersama dalam menyusun arah pembangunan desa. Aspirasi dari tingkat dusun hingga masyarakat menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan sebelum program ditetapkan sebagai prioritas.

Dalam forum itu, pagu indikatif RKPDes Desa Kertoraharjo Tahun 2027 tercatat sebesar Rp3.418.582.100. Sementara DUK Tahun 2028 yang dibahas mencakup 21 kegiatan dengan total nilai usulan mencapai Rp6.566.000.000.

Perbedaan antara pagu indikatif dan total nilai usulan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan sekaligus. Pemerintah desa bersama masyarakat perlu menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan paling mendesak, manfaat bagi warga, kemampuan keuangan desa, serta ketentuan perencanaan pembangunan.

Selain persoalan pembangunan, dialog dalam Musrenbang juga diarahkan pada persoalan lingkungan. Yulianus menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan Desa Kertoraharjo yang merupakan ibu kota Kecamatan Tomoni Timur.

“Kertoraharjo sebagai ibu kota kecamatan harus menjadi contoh dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mari kita dukung bersama gerakan Tomoni Timur Tanpa Sampah,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan desa tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik. Kebersihan, kualitas lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam perencanaan desa.

Melalui Musrenbang RKPDes, pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat membangun kesepahaman bahwa pembangunan bukan hanya soal seberapa banyak kegiatan yang diusulkan, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

Forum tersebut sekaligus menjadi tahapan penting bagi Desa Kertoraharjo dalam menentukan program pembangunan 2027 dan menyusun daftar usulan kegiatan untuk 2028, dengan menempatkan aspirasi masyarakat, skala prioritas dan kemampuan keuangan desa sebagai pertimbangan utama.