DPRD Kota Makassar
Seluruh Fraksi DPRD Makassar Setujui Ranperda Perubahan Status PD Terminal Menjadi Perseroda, Munafri: Masukan Fraksi Jadi Bahan Penyempurnaan
KITASULSEL–MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Terminal Makassar Metro menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) PT Makassar Membangun Indonesia.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (6/11/2026). Dalam agenda tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Ranperda ke tahapan berikutnya.
Persetujuan seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembentukan regulasi yang diharapkan mampu memperkuat kelembagaan perusahaan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kinerja dan kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap pembangunan Kota Makassar.
Meski memberikan persetujuan, masing-masing fraksi turut menyampaikan sejumlah catatan, masukan, serta rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar dalam proses pembahasan selanjutnya.
Sejumlah hal yang menjadi sorotan fraksi-fraksi di antaranya penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan profesionalisme manajemen, optimalisasi pemanfaatan aset terminal, hingga kepastian status dan kesejahteraan tenaga kerja yang selama ini menjadi bagian dari operasional perusahaan.
Catatan tersebut dinilai penting agar perubahan bentuk badan hukum tidak hanya menjadi perubahan administratif atau kelembagaan semata, tetapi benar-benar menghadirkan perbaikan mendasar dalam pengelolaan perusahaan daerah.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyampaikan bahwa pandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi diharapkan menjadi bahan kajian dan perhatian Wali Kota Makassar dalam menyempurnakan usulan Ranperda tersebut.
“Pemandangan fraksi-fraksi tersebut diharapkan menjadi pembahasan kajian bapak Wali Kota Makassar atas ranperda,” kata Supratman.
Menurutnya, berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan bagian dari mekanisme pembahasan legislasi yang harus diperhatikan sebelum Ranperda memasuki tahapan selanjutnya.
Dengan adanya persetujuan seluruh fraksi, proses pembahasan perubahan bentuk badan hukum PD Terminal Makassar Metro memiliki landasan politik dan kelembagaan untuk dilanjutkan dengan tetap memperhatikan berbagai masukan yang telah disampaikan.
Munafri Apresiasi Catatan dan Masukan Seluruh Fraksi
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas pemandangan umum serta berbagai masukan yang diberikan seluruh fraksi DPRD Kota Makassar.
Ia menilai, pandangan fraksi-fraksi memiliki arti penting dalam proses penyusunan regulasi, terutama untuk memastikan Ranperda yang dibahas tidak hanya memenuhi kebutuhan perubahan kelembagaan, tetapi juga memiliki landasan pertimbangan yang komprehensif.
Munafri menegaskan, setiap catatan yang disampaikan anggota legislatif akan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Ranperda sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.
“Berbagai masukan dan catatan yang diberikan menjadi bagian penting untuk menyempurnakan Ranperda ini,” kata Munafri.
Menurutnya, pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif merupakan langkah penting untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas serta mampu menjawab kebutuhan pengembangan perusahaan daerah ke depan.
Pemerintah Kota Makassar memandang perubahan bentuk badan hukum PD Terminal Makassar Metro sebagai salah satu upaya strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BUMD.
Karena itu, berbagai aspek yang menjadi perhatian fraksi-fraksi, mulai dari tata kelola, manajemen, pengelolaan aset hingga aspek ketenagakerjaan, perlu menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan substansi Ranperda.
Perubahan Status Hukum untuk Perkuat Kelembagaan Perusahaan
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar Senin (2/11/2026), Munafri Arifuddin telah memaparkan usulan perubahan bentuk badan hukum PD Terminal Makassar Metro menjadi Perseroda PT Makassar Membangun Indonesia.
Dalam pemaparannya, perubahan tersebut merupakan langkah Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat kelembagaan perusahaan sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing badan usaha milik daerah.
Transformasi dari perusahaan daerah menjadi perseroan daerah diharapkan dapat memberikan ruang pengelolaan usaha yang lebih fleksibel, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis.
Dengan status sebagai Perseroda, perusahaan diharapkan memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengembangkan kegiatan usaha, menjajaki peluang investasi, serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong perusahaan daerah agar tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi mampu mengembangkan potensi bisnis secara lebih optimal dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Terlebih, sektor terminal dan transportasi memiliki potensi pengembangan yang berkaitan dengan aktivitas mobilitas masyarakat, perdagangan, jasa, serta pemanfaatan kawasan dan aset perusahaan.
Oleh karena itu, perubahan bentuk badan hukum diharapkan dapat menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan perusahaan, termasuk peningkatan efektivitas operasional dan pengembangan sumber-sumber pendapatan baru.
Tata Kelola Profesional dan Kesejahteraan Pekerja Jadi Perhatian
Di balik rencana transformasi kelembagaan tersebut, terdapat sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian DPRD Kota Makassar.
Penguatan tata kelola perusahaan menjadi salah satu poin utama yang disoroti fraksi-fraksi. Perusahaan daerah yang bertransformasi menjadi Perseroda diharapkan mampu menerapkan prinsip pengelolaan korporasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
Profesionalisme manajemen juga menjadi faktor penting agar perubahan status badan hukum dapat memberikan dampak nyata terhadap produktivitas perusahaan.
Selain itu, optimalisasi aset terminal perlu menjadi perhatian dalam proses pembahasan Ranperda. Aset yang dimiliki perusahaan diharapkan dapat dikelola secara produktif sehingga memberikan nilai tambah dan membuka peluang pengembangan usaha.
Tidak kalah penting, persoalan status dan kesejahteraan tenaga kerja juga menjadi catatan yang harus diperhatikan.
Perubahan kelembagaan perusahaan diharapkan tetap memberikan kepastian terhadap hak-hak pekerja serta memperhatikan keberlangsungan hubungan kerja di tengah proses transformasi organisasi.
Dengan demikian, perubahan bentuk badan hukum tidak hanya berorientasi pada penguatan aspek bisnis dan peningkatan pendapatan perusahaan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan pelayanan serta perlindungan terhadap tenaga kerja.
Pemkot Makassar dan DPRD Perkuat Sinergi Pembahasan Ranperda
Persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan Ranperda menjadi sinyal positif bagi proses transformasi PD Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda).
Namun, persetujuan tersebut juga membawa sejumlah pekerjaan penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan seluruh catatan dan rekomendasi legislatif mendapat perhatian dalam tahapan pembahasan berikutnya.
Sinergi antara pemerintah kota dan DPRD diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memiliki substansi kuat, tidak menimbulkan persoalan dalam implementasi, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat mengkaji secara menyeluruh berbagai masukan fraksi, khususnya terkait arah pengembangan perusahaan, pola pengelolaan aset, profesionalisme manajemen, dan keberlanjutan kesejahteraan tenaga kerja.
Transformasi PD Terminal Makassar Metro menjadi Perseroda PT Makassar Membangun Indonesia pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada perubahan nomenklatur maupun status badan hukum.
Lebih dari itu, perubahan tersebut diharapkan menjadi langkah pembenahan perusahaan daerah agar semakin sehat, kompetitif, adaptif, serta mampu menangkap peluang usaha yang berkembang di Kota Makassar.
Melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola perusahaan yang lebih profesional, BUMD diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan berlanjutnya pembahasan Ranperda tersebut, Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD kini memiliki ruang untuk menyempurnakan regulasi agar perubahan bentuk badan hukum PD Terminal Makassar Metro dapat menjadi fondasi bagi pengelolaan perusahaan daerah yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kemajuan Kota Makassar.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
4 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
4 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap










You must be logged in to post a comment Login