Kendalikan Inflasi, Wali Kota Makassar Siapkan 1 Juta Polibag untuk Tanam Cabai dan Bawang
Kitasulsel, Makassar—Dalam upaya menekan dan mengendalikan inflasi, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyiapkan satu juta polibag untuk ditanami Cabai dan Bawang.
Masing-masing lorong kata Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto akan menyiapkan 1.000 polibag sehingga totalnya ada satu juta polibag.
“Saya coba berhitung bagaimana jika di satu lorong ada 1.000 polibag, dengan 1.096 lorong jadi ada satu juta polibag untuk ditanami cabai dan bawang,” kata Danny usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri RI oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI secara virtual, Senin, (30/01/2023).
Dia menuturkan Dinas Perdagangan Makassar sudah memiliki aplikasi selebihnya tinggal dikombinasikan saja.
Dalam catatannya, ada kenaikan harga pada bawang dan cabai sehingga antisipasinya dilakukan penanaman.
“Makanya kita tanam cabai dan bawang, ini juga untuk antisipasi lebaran. Jadi harus menanam, kita sementara siapkan,” tuturnya.
Program ini, jelas dia, bukan merupakan sekali tanam tetapi terus menanam. Selanjutnya, Pemkot Makassar sendiri yang juga bakal membeli komoditi masyarakat itu.
Di samping itu, pekan ini, dirinya akan rapat lagi untuk memantapkan Pasar Murah Kontainer dan branding Makassar Kota Makan Enak.
“Kita belajar dari kota yang berhasil menekan inflasi dan tentu kita bisa. Makanya adaptasi ekonomi menjadi penting,”ujarnya.
Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan berbagai pemerintah daerah perlu mengantisipasi kenaikan permintaan komoditas tertentu dikarenakan adanya perayaan atau momentum keagamaan yang bersifat lokal.
Olehnya, belajar dari pengalaman itu maka masing-masing perlu persiapan. “Harus ada antisipasi hari perayaan lokal yang spesifik makanya komoditinya harus disiapkan sebagai antisipasi,” cetusnya.
Kitasulsel–JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menjanjikan akan menyelesaikan polemik rebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan permasalahan tersebut telah diambil alih oleh Presiden dan dipastikan akan diselesaikan secepatnya.
“Maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan,” kata Hasan di kantornya, Jakarta, Senin (16/6).
Menurut Hasan polemik batas wilayah itu seharusnya tak sukar untuk diselesaikan Prabowo selaku kepala pemerintahan. Dia pun yakin permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin.
Ia menyebut permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode dialog dengan pihak terkait.
Hasan memastikan Prabowo akan mempertimbangkan aspirasi hingga proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini.
Ia pun menyatakan Prabowo tak tertutup kemungkinan untuk menggelar diskusi dengan Gubernur Sumut dan Aceh.
“Tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Jadi karena akan mempertimbangkan berbagai macam hal, jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu,” ujarnya.
Isu sengketa kepemilikan empat pulau belakangan mencuat dan menuai polemik. Kepemilikan keempat pulau itu menuai konflik perebutan antara Aceh dengan Sumatera Utara.
Empat pulau itu ialah Pulau Mangkir Besar (juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Kemendagri menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.
Menyikapi polemik tersebut, Kemendagri bakal mengkaji ulang status kepemilikan empat pulau.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut kajian ulang itu akan dipimpin Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi, pada Selasa (17/6) mendatang.
“Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan melakukan kaji ulang secara menyeluruh pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025,” ujar Bima, Jumat (13/6).
Pemprov Aceh hingga segenap elemen masyarakat dan perwakilan di legislatif Serambi Makkah itu pun memprotesnya.
Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir mengatakan Pemprov Aceh mengingatkan Kemendagri untuk mematuhi kesepakatan bersama tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumut terkait status 4 pulau yang dinyatakan sah milik Aceh.
“Kesepakatan tahun 1992 menjadi acuan dalam penegasan batas laut sekaligus kepemilikan 4 pulau tersebut,” sebut Syakir. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login