Makassar Launching Program Iuran Sampah Gratis, Resmi Berlaku Juli

Kitasulsel–MAKASSAR Pemkot Makassar resmi meluncurkan program tarif iuran sampah gratis bagi warga miskin. Peluncuran dilakukan di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (29/6/2025).

Peluncuran program dirangkaikan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Program iuran sampah gratis diatur lewat Perwali Nomor 13 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan.

“Perwali ini mulai berlaku bulan depan (Juli),” ujar Appi dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).

Kebijakan ini menjadi wujud nyata komitmen pasangan Munafri-Aliyah (MULIA) dalam meringankan beban ekonomi warga berpenghasilan rendah. Program tersebut sekaligus memperkuat layanan publik yang lebih adil dan merata.

Perwali ini mengatur tarif iuran sampah gratis berbasis pendataan penerima manfaat berbasis daya listrik rumah tangga. Program pembebasan iuran sampah berlaku untuk rumah tangga dengan sambungan listrik 450-900 VA.

Sementara rumah tangga dengan daya listrik di atas 1.300 VA akan diberikan keringanan atau diskon iuran sampah. Sementara kategori pelanggan dengan daya listrik maksimal 2.200 VA lain turut mendapatkan keringanan tarif signifikan dibanding ketentuan sebelumnya.

“Kita akan lihat dulu di beberapa wilayah (kecamatan) sambil memastikan data rumah tangga penerima sudah valid, terutama rumah tangga dengan daya listrik 450-900 VA,” ungkap Appi.

Appi menegaskan, program iuran sampah gratis hanya menyasar masyarakat yang secara ekonomi benar-benar membutuhkan. Rumah-rumah penerima manfaat akan diberikan stiker dan barcode sebagai penanda resmi agar petugas kebersihan tidak lagi menarik retribusi.

“Ini bukan berarti pelayanannya jadi kendor. Justru harus lebih ditingkatkan. Kebersihan tetap harus maksimal walaupun gratis,” tegas Appi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Ferdy Mochtar menegaskan program iuran sampah gratis segera dijalankan. Pihaknya akan merujuk pada mekanisme terbaru yang telah disusun pemerintah daerah.

“Program ini kita jalankan untuk meringankan beban masyarakat miskin, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang lebih berkeadilan,” ujar Ferdy Mochtar. (*)