Kabupaten Sidrap

Dihadiri Bupati Sidrap, LAFKI Mulai Akreditasi RSUD Dua Pitue

Published

5 bulan ago

24 Juli 2025

Kitasulsel–SIDRAP Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) memulai proses akreditasi UPTD RSUD Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Kamis (24/7/2025). Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 24–25 Juli 2025.

Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, hadir langsung menyaksikan proses akreditasi tersebut. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Muh. Iqbal, Kepala Dinas Kesehatan Mahmuddin, Kepala BNNK Sidrap, Syahril Said, sejumlah anggota DPRD Sidrap, serta tamu undangan lainnya.

Proses akreditasi kali ini melibatkan Tim Surveyor LAFKI yang diketuai drg. Andi Murniati, M.Kes., FIHFAA, bersama Dr. H. Mora, S.Kep., Ns., M.Kes., MTDP., FIHFA.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi seluruh jajaran RSUD Dua Pitue atas kerja keras mereka mempersiapkan akreditasi. Ia menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Akreditasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidrap dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala RSUD Dua Pitue, dr. Ratna, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Tim Surveyor LAFKI dan apresiasi kepada pemerintah daerah atas dukungannya.

“Kami berharap proses akreditasi ini berjalan lancar dan membawa manfaat dalam peningkatan mutu layanan rumah sakit, sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Kami juga membutuhkan masukan dan saran dari Tim Surveyor,” ujarnya. (*)

Kabupaten Sidrap

Ketua TP PKK Sidrap Hadiri Rakerda PKK Sulsel 2025, Bahas Penyelarasan Program 2025–2029

Published

6 hari ago

2 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Hj. Haslindah Syaharuddin, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tahun 2025 yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (2/12/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga 4 Desember 2025 ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel dan TP PKK Provinsi Sulsel.

Rakerda 2025 mengusung agenda besar penyelarasan arah Gerakan PKK periode 2025–2029. Pembahasan tersebut disesuaikan dengan hasil Rakernas X PKK 2025, arah kebijakan RPJMN, serta RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program PKK di seluruh daerah dapat berjalan lebih terarah dan sinkron.

Gubernur Sulsel Tekankan Penguatan Sinergi Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir membuka kegiatan, menegaskan pentingnya koordinasi antara TP PKK kabupaten/kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Ia menyebut bahwa keselarasan program akan memperkuat efektivitas berbagai program prioritas pemerintah daerah.

“Saya berharap kabupaten/kota terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD guna mendukung pelaksanaan program prioritas. Kita perlu mengevaluasi kegiatan yang sudah dan belum berjalan serta mengapresiasi capaian yang telah baik,” ujarnya.

PKK Didorong Perkuat Peran Strategis

Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, dalam arahannya menekankan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung RPJMD Sulsel 2025–2029, terutama terkait pemberdayaan keluarga dan penguatan peran perempuan.

“Kami berharap Rakerda bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang untuk menyusun program yang bersinergi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Pembahasan Kebijakan dan Penguatan Program

Rangkaian kegiatan Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Kepala Dinas PMD Sulsel. Keduanya memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah hingga 2029 serta langkah strategis dalam penguatan peran PKK pada program pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Selain dihadiri Ketua TP PKK Sidrap, kegiatan ini juga diikuti para ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sulsel serta sejumlah pimpinan OPD provinsi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat keselarasan program PKK di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang.