Wamendagri Bima Arya Pimpin Rakor Pemerintahan se-Wilayah Sulawesi 2025 di Makassar

Kitasulsel–Makassar Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan se-Wilayah Sulawesi Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10).

Kedatangan Wamendagri disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sekprov Sulsel) Jufri Rahman, bersama para pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulsel serta Sekprov dari seluruh provinsi di Sulawesi.

Suasana penyambutan berlangsung penuh keakraban dan mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan regional.

Rakor Jadi Ruang Dialog Langsung Pusat-Daerah

Sekprov Sulsel Jufri Rahman menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi wadah strategis untuk menjembatani aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Forum tersebut memungkinkan kepala daerah kabupaten/kota menyampaikan berbagai isu prioritas dan masukan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Sehingga, kita berharap InshaAllah agar dalam waktu dekat akan ada solusi yang bisa disampaikan kepada kita semua,” ujar Jufri Rahman, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirjen Menpan RB.

Ia menambahkan bahwa forum lintas wilayah ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret dalam menjawab tantangan daerah.

“Kami percaya, sinergi yang dibangun hari ini akan memperkuat pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal,” tuturnya.

Wamendagri Tekankan Penguatan Peran Gubernur

Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah demi mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.

“Pertama, optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD. Kedua, inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat,” terang Bima Arya.

Ia melanjutkan bahwa arahan Menteri Dalam Negeri juga menekankan empat langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Selain optimalisasi belanja dan inovasi PAD, pemanfaatan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah, serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan menjadi fokus utama,” jelasnya.

Dihadiri Tokoh Penting dan Kepala Daerah se-Sulawesi

Rakor tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqiansyah Karisayuda, Sekprov Sulawesi Tenggara, Sekprov Gorontalo, serta para wali kota dan bupati se-Sulawesi Selatan. Kehadiran unsur legislatif dan eksekutif dari berbagai provinsi memperkuat bobot strategis forum ini.

Momentum Penguatan Koordinasi Regional

Rakor Pemerintahan se-Wilayah Sulawesi 2025 ini menjadi momentum penting bagi penguatan koordinasi antarprovinsi dalam menghadapi tantangan pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah pusat berharap sinergi yang dibangun dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Sulawesi.