Mensos Gus Ipul Ajak Warga Sulsel Jadi Agen Perlindungan Sosial, Gerak Cepat Tangani Kemiskinan

KITASULSEL–MAKASSAR — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh lapisan masyarakat, pilar sosial, TNI-Polri, serta pemerintah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) bergerak cepat memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan arahan di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, para kepala daerah, Forkopimda, serta jajaran pilar sosial.

Gus Ipul mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

“Sebagai Menteri Sosial kalau saya sarikan, saya renungkan, yang jadi arahan Presiden kemudian saya baca Asta Cita, RPJMN dari Presiden, intinya itu tugas yang diberikan ke Kemensos gerak cepat laksanakan Pasal 34, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, intinya di situ,” ujar Gus Ipul.

Ajak Masyarakat Jadi Agen Perlindungan Sosial

Untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, Gus Ipul mengajak masyarakat turut mengambil peran melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga.

Gerakan tersebut mendorong masyarakat membantu menemukan keluarga yang membutuhkan bantuan sosial tetapi belum terdaftar dalam penerima bansos, termasuk melalui mekanisme pendaftaran secara digital.

“Saya mengundang seluruh pilar sosial, organisasi masyarakat, Karang Taruna, dan siapa pun yang berkenan untuk ikut menjadi agen perlindungan sosial dan relawan sosial,” kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat tersebut bersifat sukarela dan tidak berorientasi pada imbalan.

“Ini bukan pekerjaan yang dibayar, tetapi partisipasinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, peran masyarakat menjadi penting karena persoalan kemiskinan dan perlindungan sosial membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pemerintah pusat.

Pemda Diminta Perkuat Data Sosial

Gus Ipul menjelaskan Kementerian Sosial saat ini menjalankan tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto, yakni menghadirkan data yang akurat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran, serta menjalankan program Sekolah Rakyat.

Ketiga hal tersebut, kata dia, saling berkaitan. Data yang akurat diperlukan untuk memastikan keluarga yang membutuhkan mendapatkan bantuan dan intervensi sesuai kondisinya.

Karena itu, Gus Ipul meminta pemerintah daerah ikut aktif memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi bupati, gubernur, wali kota, kementerian, semuanya memiliki tugas. Berikan data yang benar agar dapat diolah oleh BPS menjadi data yang akurat dan mutakhir,” tegasnya.

Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui jalur formal, mulai dari RT dan RW, desa atau kelurahan, dinas sosial kabupaten/kota, hingga pemerintah daerah melalui sistem yang telah tersedia.

Operator Data Desa juga membantu memasukkan data terbaru melalui SIKS-NG untuk selanjutnya diproses dalam pemutakhiran DTSEN.

Masyarakat juga dapat menyampaikan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos maupun layanan Command Center 171. Pemeriksaan lapangan bersama dinas sosial dan pendamping turut dilakukan untuk memastikan kondisi keluarga yang diusulkan.

Gus Ipul menyebut pemutakhiran data telah membuka akses bantuan bagi lebih dari 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum menerima bantuan sosial.

Bansos Tak Cukup, Keluarga Harus Naik Kelas

Meski bantuan sosial penting untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, Gus Ipul menegaskan intervensi pemerintah tidak boleh berhenti pada pemberian bansos.

Menurutnya, keluarga penerima manfaat juga harus mendapatkan pemberdayaan agar memiliki penghasilan lebih baik dan mampu keluar dari kemiskinan.

Pendekatan tersebut salah satunya diterapkan melalui program Sekolah Rakyat. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan akses pendidikan, sementara orang tua mereka didorong mengikuti program pemberdayaan.

“Ketika nanti anaknya lulus, harapannya orang tuanya juga sudah naik kelas. Dengan demikian, yang lulus bukan hanya anaknya dari sekolah, tetapi keluarganya juga lulus dari kemiskinan,” tutur Gus Ipul.

Pemprov Sulsel Siapkan Dukungan Lahan Sekolah Rakyat

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan kesiapan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota mendukung program prioritas Kementerian Sosial, termasuk penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

“Kalau kabupaten/kota kami ada yang kekurangan lahan, kami akan back up dari provinsi. Saya akan siapkan lengkap dengan sertifikatnya, lengkap dengan lokasinya, dan lengkap dengan kepastian bahwa tanah tersebut dapat dipakai,” kata Andi Sudirman.

Dukungan tersebut kemudian diwujudkan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan Sekolah Rakyat Sulawesi Selatan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Penandatanganan NPHD menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan.

Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah tersebut. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat pelaksanaan program perlindungan sosial sekaligus mewujudkan mandat konstitusi dalam penanganan kemiskinan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, unsur Forkopimda Sulsel, kepala dinas sosial kabupaten/kota, perwakilan OPD Sulsel, perwakilan Taruna Siaga Bencana (Tagana), SDM Program Keluarga Harapan (PKH), serta operator data SIKS-NG.