AHY Desak Dalang Penyadapan Diungkap, SBY Sentil Politik Indonesia yang Kian Liar

KITASULSEL — MAKASSAR — Dua tokoh penting Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pernyataan yang menyita perhatian di tengah memanasnya dinamika politik nasional dan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

AHY menuntut agar perkara tersebut diusut sampai ke akar persoalan. Sementara SBY menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi politik Indonesia yang dinilainya semakin liar dan berpotensi mengabaikan etika demi meraih kekuasaan.

AHY, yang menjabat Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyampaikan kecaman melalui akun media sosialnya pada Rabu (4/11/2026).

Ia mengecam dugaan penyadapan yang dilakukan di luar prosedur dan dasar hukum yang sah. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka, tetapi harus mengungkap siapa yang menjadi sasaran, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan siapa tindakan tersebut dilakukan.

AHY juga mengingatkan bahwa apabila komunikasi Presiden saja dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal, masyarakat berhak mempertanyakan seberapa kuat perlindungan terhadap privasi mereka.

Terkait kemungkinan adanya unsur makar sebagaimana disampaikan pemerintah, AHY mendukung aparat penegak hukum mendalami seluruh kemungkinan secara cermat dan objektif.

Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, tegas, dan tanpa pandang bulu. Baginya, pengungkapan kasus ini juga berkaitan dengan perlindungan hak privasi rakyat dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

SBY: Politik Jangan Menghalalkan Segala Cara

Di tengah perkembangan tersebut, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, turut menyampaikan kegelisahannya mengenai arah kehidupan politik nasional.

Melalui akun X resminya pada Rabu (4/11/2026), SBY mempertanyakan kondisi politik Indonesia yang menurutnya semakin tidak terkendali.

“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita,” tulis SBY.

Ia menyoroti kecenderungan perebutan kekuasaan yang seolah membenarkan segala cara, tanpa mempertimbangkan baik dan buruk maupun nilai moral.

SBY mengaku khawatir apabila situasi tersebut terus berkembang, masyarakat justru kehilangan rasa aman dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.

Karena itu, ia menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.

SBY menyebut harapan tersebut sebagai panggilan sejarah sekaligus amanah rakyat yang harus dijalankan oleh pemimpin negara.

Penegakan Hukum dan Etika Politik Jadi Sorotan

Pernyataan AHY dan SBY memang memiliki titik tekan berbeda. AHY berbicara lebih spesifik mengenai dugaan penyadapan ilegal dan pentingnya mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Sementara SBY menyoroti persoalan yang lebih luas, yakni perilaku politik yang dinilainya semakin jauh dari nilai moral dan keadaban.

Meski tidak menyampaikan pernyataan yang sama, keduanya menghadirkan dua isu penting yang kini menjadi perhatian publik: kepastian penegakan hukum dan kualitas kehidupan demokrasi.

Di tengah penyidikan yang masih berjalan, masyarakat membutuhkan pengungkapan fakta secara transparan, termasuk motif dan pihak yang bertanggung jawab. Dugaan makar pun harus tetap diuji melalui proses hukum dan pembuktian, bukan diperlakukan sebagai kesimpulan sebelum penyidikan selesai.

Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ujian bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan komitmen seluruh pihak dalam menjaga demokrasi yang berkeadaban.