Pengganti Gibran Tak Harus dari Koalisi, Golkar dan PAN Usul Gerindra atau Tokoh Independen

KITASULSEL — JAKARTA — Peta politik pengisian kursi Wakil Presiden RI semakin menarik setelah sejumlah tokoh partai politik menyampaikan pandangan mengenai sosok yang dinilai tepat menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Dua partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto, Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), sama-sama menyinggung kemungkinan kader Partai Gerindra mengisi posisi tersebut. Namun, Golkar juga menyebut figur independen sebagai alternatif.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menyarankan agar pengganti Gibran berasal dari internal Gerindra atau kalangan independen.

Menurut Idrus, pilihan tersebut dapat membantu menjaga soliditas koalisi dan mengurangi potensi gesekan antarpartai pendukung pemerintahan.

Ia menilai, apabila posisi Wakil Presiden diberikan kepada kader partai di luar Gerindra, persaingan kepentingan di antara partai koalisi berpotensi muncul. Bahkan, jika kader Golkar yang dipilih sekalipun, bukan tidak mungkin partai lain memiliki keberatan.

Karena itu, Idrus berpandangan bahwa figur dari Gerindra atau kalangan independen dapat menjadi pilihan untuk menjaga keharmonisan politik dan efektivitas pemerintahan.

Di sisi lain, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyampaikan sikap partainya terkait pengisian jabatan tersebut.

Zulkifli menegaskan PAN tidak akan mengajukan kader internal dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo. Ketika ditanya mengenai kemungkinan figur pengganti, ia menyebut kader Gerindra sebagai pilihan yang dapat dipertimbangkan.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jumat malam (13/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Zulkifli mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai untuk membahas dan menyiapkan usulan nama calon Wakil Presiden.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan penjelasan mengenai ruang konstitusional dalam proses penentuan pengganti Gibran.

Muzani menyatakan bahwa UUD 1945 tidak secara khusus membatasi asal partai dari dua nama calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden kepada MPR.

Penjelasan tersebut merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih.

Dengan demikian, menurut penjelasan Muzani, Presiden memiliki ruang untuk mempertimbangkan figur dari luar partai koalisi, termasuk tokoh independen.

Meski demikian, terdapat pula pandangan berbeda mengenai penafsiran mekanisme tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyampaikan pandangan bahwa calon pengganti seharusnya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa pembahasan pengganti Gibran bukan hanya menyangkut pertimbangan politik, tetapi juga penafsiran terhadap ketentuan konstitusi.

MPR sendiri telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Artinya, partai politik dapat menyampaikan usulan dan pandangannya, tetapi Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama kepada MPR. Keputusan akhir berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan sesuai konstitusi.

Dinamika yang berkembang kini memperlihatkan sejumlah pertimbangan yang harus diperhitungkan Prabowo, mulai dari menjaga keseimbangan koalisi, menghindari persaingan kepentingan antarpartai, hingga menentukan figur yang mampu mendukung efektivitas pemerintahan.

Saran Golkar mengenai kader Gerindra atau figur independen, sikap PAN yang menyerahkan keputusan kepada Presiden sekaligus menyebut kemungkinan kader Gerindra, serta penjelasan Ketua MPR mengenai ruang konstitusional menjadi bagian penting dari perkembangan politik tersebut.

Publik kini menunggu siapa dua nama yang akan diajukan Prabowo. Sebab, keputusan tersebut bukan hanya menentukan sosok pengisi kursi Wakil Presiden, tetapi juga menjadi ujian bagi soliditas koalisi dan kesinambungan kepemimpinan nasional.