Naoemi Octarina Lantik Andi Herfida Attas sebagai Ketua PKK Bulukumba

Published

1 tahun ago

12 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Naoemi Octarina, melantik Andi Herfida Attas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Bukukumba. Pelantikan yang juga dihadiri Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf ini dilaksanakan di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur, Senin, 10 April 2023.

Dalam sambutannya, Naoemi Octarina berpesan agar program-program yang disusun PKK Kabupaten Kota harus merupakan program prioritas, yang disinkronkan dengan pemerintah daerah. Karena itu, butuh dukungan Kepala Daerah dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK.

“Program-program PKK harus menyentuh hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” kata Naoemi.

Iapun menekankan empat program prioritas yang harus menjadi perhatian bersama. Masing-masing, pengendalian stunting, ketahanan ekonomi, revolusi mental, dan lingkungan hidup.

Isteri Andi Sudirman Sulaiman ini mengingatkan, efektifitas kinerja PKK akan ditentukan oleh para pengurus di dalamnya. Karena itu, Ketua PKK harus didukung oleh pengurus yang memiliki kemauan, kemampuan, waktu, dan bisa menjalankan tugasnya dengan bertanggungjawab dan profesional.

“PKK juga harus bersinergi dengan Dekranasda, serta berkolaborasi dengan organisasi wanita lainnya yang ada di daerah. Atmosfir kepengurusan dan gerakan PKK yang baik, akan memudahkan dalam mencapai tujuan bersama,” pungkasnya.

Di akhir sambutannya, Naoemi Octarina secara pribadi maupun sebagai Ketua TP PKK Provinsi Sulsel mengucapkan selamat atas pelantikan Andi Herfida Attas sebagai Ketua TP PKK Bulukumba. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

15 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)