Luwu Timur
Bupati Luwu Timur Lantik Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional: Tegaskan Pentingnya Tanggung Jawab dan Pelayanan Publik
Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memimpin langsung prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi sejumlah pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Kerja Bupati, Kamis (27/11/2025).
Acara dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan (SK), dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, dan kemudian penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Proses pelantikan dihadiri oleh berbagai pejabat penting daerah dan berlangsung dengan suasana penuh keseriusan.
Arah Bupati: Jalankan Amanah dengan Tanggung Jawab
Dalam arahannya, Bupati Irwan menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah negara dan daerah yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
“Kami berharap tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara dan daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pesan Bupati Irwan kepada para pejabat yang baru dilantik.
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa para pegawai yang dipilih telah memiliki kualitas, kompetensi, dan dedikasi yang mumpuni untuk mengemban jabatan baru tersebut.
Bupati Irwan juga menyinggung capaian pemerintahannya bersama Wakil Bupati dalam 10 bulan terakhir. Menurutnya, berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal berkat kolaborasi antarinstansi dan dedikasi aparatur pemerintah daerah.
“Memasuki sepuluh bulan kepemimpinan kami, berbagai program pembangunan telah berjalan dengan baik berkat kerja sama seluruh pihak. Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat ikut mendukung percepatan program yang telah direncanakan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa amanah jabatan harus diwujudkan melalui pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Tanggung jawab ini harus benar-benar dijalankan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Luwu Timur,” tegasnya.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Berikut nama-nama pejabat yang resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada kesempatan tersebut:
1. Hernawaty Taslim, S.ST., M.A.P.
Kepala UPTD Pengairan Kalena Kanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Darmawanti, S.An.
Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pengembangan Karakter Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Amin Sri Muhammad, S.Pd.SD., M.Si.
Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
4. Sukiman, S.Pd.
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Tomoni.
5. Perdi, S.An.
Sekretaris Lurah Tomoni pada Kelurahan Tomoni.
6. Ario Finito Lamorati, S.E.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Dirghantara Halun, S.ST.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
Pelantikan Disaksikan Pejabat Penting Daerah
Prosesi pelantikan disaksikan oleh sejumlah pejabat penting Kabupaten Luwu Timur, antara lain:
Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler
Pj. Sekretaris Daerah Dr. Ramadhan Pirade
Asisten Administrasi Umum Alimuddin Nasir
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Andi Juana Fachruddin
Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan dukungan penuh terhadap penguatan struktur organisasi pemerintah daerah melalui penempatan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan pelayanan publik.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Luwu Timur untuk memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dilantiknya para pejabat baru, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap tercipta akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login