Makassar Serentak Menolak Pawai LGBT, Sikap Pemkot Jadi Sorotan

KITASULSEL — MAKASSAR — Rencana pawai bertajuk “Semarak LGBT” yang beredar di media sosial memantik penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di Kota Makassar.

Penolakan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap pamflet yang mencantumkan rencana kegiatan di kawasan Pantai Losari. Sejumlah pihak menyatakan keberatan dan meminta agar kegiatan yang membawa isu LGBT tersebut tidak digelar di Makassar.

Sikap penolakan itu juga dinilai sejalan dengan perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap persoalan LGBT dan perlindungan moral generasi muda.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sebelumnya telah menekankan pentingnya peran orang tua dan tokoh agama dalam membentengi anak-anak serta generasi muda dari pengaruh yang dinilai dapat berdampak terhadap moral dan kehidupan sosial.

Pemkot Makassar juga melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menyatakan fokus pada upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi.

Konteks tersebut membuat sikap Pemkot terhadap isu yang berkembang ikut menjadi perhatian. Meski tidak ada pernyataan langsung dari wali kota yang secara khusus menyebut penolakan terhadap pawai yang viral tersebut, kebijakan dan penekanan sebelumnya menunjukkan bahwa Pemkot memberi perhatian terhadap persoalan tersebut.

Di sisi lain, kepastian mengenai rencana pawai itu sendiri masih menjadi tanda tanya.

Polrestabes Makassar menyatakan belum menerima surat pemberitahuan maupun permohonan izin terkait kegiatan tersebut. Polisi juga masih menyelidiki pamflet yang beredar di media sosial.

Pemilik akun yang mengunggah pamflet tersebut disebut mengaku akunnya telah dibajak. Karena itu, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan apakah rencana kegiatan tersebut benar-benar ada atau hanya informasi yang sengaja disebarkan melalui media sosial.

Polemik ini kemudian berkembang menjadi perbincangan publik di Makassar. Sejumlah masyarakat meminta pemerintah dan aparat memastikan tidak ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial digelar tanpa prosedur dan izin yang sesuai.

Bagi Pemkot Makassar, persoalan tersebut juga bersinggungan dengan upaya menjaga lingkungan sosial yang dianggap aman bagi anak dan generasi muda.

Sementara bagi masyarakat, polemik ini menunjukkan bahwa isu LGBT masih menjadi persoalan sensitif yang memunculkan respons kuat ketika dibawa ke ruang publik.

Hingga kini, kepolisian masih memastikan fakta di balik pamflet tersebut. Artinya, yang telah muncul adalah gelombang penolakan terhadap rencana yang beredar, sementara keberadaan pawai secara resmi masih menunggu hasil penyelidikan aparat.

Makassar pun kembali dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat merespons kegiatan yang dianggap sensitif, sekaligus memastikan setiap informasi yang beredar benar-benar terverifikasi sebelum menimbulkan keresahan lebih luas.