Paparkan Sapta MULIA di Hadapan Praja IPDN, Munafri Arifuddin Ungkap Strategi Makassar Menuju Smart City

KITASULSEL–GOWA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi pembangunan kota dan penguatan tata kelola pemerintahan melalui tujuh program prioritas yang dikenal sebagai Sapta MULIA. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan.

Paparan itu disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Budaya Akademik (PKKBA) bagi Praja Muda Angkatan XXXVI Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, di Kabupaten Gowa, Selasa (20/10/2026).

Mengangkat tema “Kota Makassar sebagai Smart City”, Munafri yang akrab disapa Appi tersebut menjelaskan berbagai strategi pemerintah kota dalam memanfaatkan teknologi digital, memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di hadapan para praja muda calon aparatur pemerintahan itu, Appi menegaskan bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan pelayanan publik berjalan efektif, program pembangunan tepat sasaran, serta manfaat kemajuan kota dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ia mengawali pemaparannya dengan menjelaskan posisi strategis Kota Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi di kawasan timur Indonesia.

“Kota Makassar tetap menjadi pintu gerbang kawasan timur Indonesia, saya tidak mau Kota Makassar ini hanya menjadi pintu gerbang. Saya mau Kota Makassar ini menjadi ruang tamu Indonesia,” kata Appi.

Menurutnya, Makassar memiliki modal geografis yang kuat untuk terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, jasa, dan konektivitas antarwilayah.

Dengan luas wilayah sekitar 175,77 kilometer persegi dan jumlah penduduk kurang lebih 1,4 juta jiwa, Makassar memiliki karakteristik perkotaan yang membutuhkan pengelolaan pemerintahan secara adaptif, inovatif, dan terintegrasi.

Ia menjelaskan, keterbatasan sumber daya alam dan lahan pertanian yang luas membuat perekonomian Makassar sangat bergantung pada sektor perdagangan, jasa, konektivitas, serta kualitas sumber daya manusia.

Dalam pemaparannya, Munafri menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 7,04 persen, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 6,61 persen.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,66, tingkat kemiskinan berada pada angka 4,24 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkannya, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 9,60 persen.

Menurut Appi, capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan akses terhadap layanan dasar.

Ia juga menekankan bahwa keberagaman dan toleransi merupakan modal penting untuk membangun kota yang aman, nyaman, dan menarik bagi investasi.

“Makassar harus menjadi kota untuk semua. Kota yang melayani masyarakatnya tanpa sekat, tanpa membeda-bedakan asal, warna kulit, agama, dan latar belakang lainnya,” ujarnya.

Lontara Plus, Integrasikan Layanan Digital Pemerintahan

Dalam menjelaskan tujuh program prioritas Sapta MULIA, Munafri menempatkan transformasi digital sebagai salah satu instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Program pertama adalah Lontara Plus, platform digital terintegrasi yang dikembangkan untuk menyatukan berbagai layanan dan aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Appi mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 350 aplikasi yang berjalan secara terpisah di berbagai OPD. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah kota mengembangkan platform terpadu agar pelayanan, pengelolaan data, dan pengawasan kinerja pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

Melalui Lontara Plus, masyarakat dapat mengakses informasi sekaligus menyampaikan pengaduan terkait berbagai persoalan pelayanan publik.

Di sisi lain, perangkat daerah dituntut memberikan respons cepat dan terukur terhadap laporan masyarakat sehingga setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif.

“Pengaduan masyarakat harus langsung direspons dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak, aduan itu langsung masuk ke nomor saya,” ungkapnya.

Menurut Munafri, penerapan sistem digital tidak boleh berhenti pada penyediaan aplikasi. Teknologi harus benar-benar membantu mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan masyarakat memperoleh penyelesaian atas persoalan yang dihadapi.

Karena itu, integrasi layanan digital perlu dibarengi kedisiplinan aparatur dan pengawasan terhadap tindak lanjut setiap laporan yang masuk.

Makassar Creative Hub Buka Peluang bagi Generasi Muda

Program kedua adalah Makassar Creative Hub, ruang pengembangan keterampilan dan kreativitas yang ditujukan untuk memperluas kesempatan generasi muda dalam meningkatkan kompetensi.

Fasilitas ini menyediakan pelatihan berbagai bidang, mulai dari tata rias, barista, hingga keterampilan lain yang dapat mendukung kesiapan memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri.

Munafri menyampaikan, Makassar Creative Hub saat ini beroperasi di kawasan Pantai Losari dan Jalan Nusantara. Pemerintah kota juga menargetkan penambahan lokasi secara bertahap untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan.

Program ini dirancang untuk membuka ruang belajar yang lebih mudah dijangkau, terutama bagi generasi muda yang ingin mengembangkan kemampuan praktis dan memasuki sektor ekonomi kreatif.

Selain menyediakan pelatihan, Makassar Creative Hub juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Apple Academy dan Netflix, sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kreatif di Makassar.

“Program ini juga telah membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Apple Academy dan Netflix, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Makassar,” terangnya.

Menurutnya, pengembangan keterampilan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi kota yang bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan.

Dengan memperluas akses terhadap pelatihan, pemerintah berharap masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan pekerjaan, maupun mengembangkan usaha sesuai potensi masing-masing.

Perluas Akses Air Bersih dan Ringankan Beban Pendidikan

Program ketiga dalam Sapta MULIA berfokus pada peningkatan akses air bersih bagi masyarakat.

Munafri menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar memberikan sambungan air bersih secara gratis kepada warga yang belum mendapatkan akses layanan perpipaan, sekaligus melakukan pembenahan jaringan untuk mengoptimalkan distribusi air.

Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata. Ketersediaan layanan tersebut semakin penting ketika masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan yang dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

“Program penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata, terlebih ketika masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan,” tuturnya.

Melalui program tersebut, pemerintah kota berupaya memperluas akses layanan dasar sekaligus mendorong pemerataan kualitas hidup masyarakat.

Adapun program keempat adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri di Kota Makassar.

Munafri mengakui program tersebut masih dalam proses pelaksanaan. Pemerintah kota menargetkan sebanyak 33.000 anak menerima bantuan seragam sekolah.

Program ini diarahkan untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anak sekaligus mengurangi pengeluaran rumah tangga pada awal tahun ajaran.

“Yang kami lakukan adalah mengurangi beban rumah tangganya. Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli seragam bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” jelasnya.

Ia menekankan, kebijakan bantuan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan siswa di sekolah, tetapi juga memiliki dampak terhadap kemampuan ekonomi keluarga.

Dengan mengurangi pengeluaran untuk pembelian seragam, masyarakat diharapkan dapat mengalokasikan dana rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak kalah penting.

Pengelolaan Sampah Dimulai dari Rumah Tangga

Program kelima Sapta MULIA menyasar persoalan lingkungan melalui pengelolaan sampah dari sumbernya.

Munafri menegaskan, penanganan sampah perkotaan tidak cukup dilakukan dengan mengangkut seluruh sampah ke tempat pembuangan akhir. Dibutuhkan perubahan pola pengelolaan yang melibatkan masyarakat sejak dari rumah tangga.

Pemerintah Kota Makassar mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik, penguatan bank sampah unit, serta pemanfaatan sampah menjadi kompos dan produk yang memiliki nilai ekonomi.

“Diperlukan keterlibatan masyarakat agar sampah dapat dikelola menjadi sumber pendapatan sekaligus mengurangi beban lingkungan,” ajaknya.

Ia menilai pemilahan sampah dari rumah merupakan langkah penting untuk mengurangi timbunan sampah sekaligus mempermudah proses pengolahan.

Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos, termasuk untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan atau urban farming. Sementara itu, sampah yang dapat didaur ulang berpotensi memberikan nilai tambah melalui pengelolaan yang tepat.

Pemkot Makassar juga terus mendorong pengelolaan TPA Tamangapa, pemanfaatan kompos untuk urban farming, serta pengembangan energi dari gas metana.

“Pengembangan tersebut menjadi bagian dari penerapan ekonomi sirkular dan energi ramah lingkungan,” katanya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah kota berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah, dari sekadar limbah yang harus dibuang menjadi material yang masih dapat dimanfaatkan.

Namun, Appi menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.

Makassar Berjasa Lindungi Pekerja Rentan

Program keenam adalah Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Munafri memaparkan, melalui program ini Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 81.000 pekerja rentan, termasuk pekerja di sektor keagamaan.

Selain itu, sekitar 45.000 warga juga mendapatkan jaminan hari tua sebagaimana disampaikan dalam pemaparannya.

Menurut Appi, perlindungan jaminan sosial penting untuk membantu keluarga menghadapi risiko ekonomi ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Tanpa perlindungan yang memadai, kondisi tersebut dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan ekonomi rumah tangga, terutama bagi keluarga yang bergantung pada penghasilan harian.

“Ini penting. Inilah jaminan sosial yang harus kita jalankan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, program perlindungan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pekerja rentan memiliki jaring pengaman ketika menghadapi risiko yang dapat mengganggu sumber penghasilan keluarga.

Melalui Makassar Berjasa, pemerintah kota berupaya memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor informal maupun kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap jaminan ketenagakerjaan.

Stadion Makassar Ditargetkan Rampung Desember 2027

Program ketujuh Sapta MULIA adalah pembangunan Stadion Makassar yang dirancang tidak hanya sebagai fasilitas olahraga, tetapi juga sebagai salah satu penggerak ekonomi baru bagi kota.

Munafri menjelaskan, keberadaan stadion berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor usaha, mulai dari pariwisata, perhotelan, kuliner, perdagangan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan sekitarnya.

Berbekal pengalamannya sebagai mantan CEO PSM Makassar, ia menilai fasilitas stadion yang memadai penting untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan sepak bola dan kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional.

Menurutnya, stadion dapat menjadi pusat aktivitas yang menarik kunjungan masyarakat dari berbagai daerah. Aktivitas tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya sektor jasa dan perdagangan.

Munafri menyampaikan, pembangunan Stadion Makassar ditargetkan rampung pada Desember 2027, dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari APBD.

“Pembangunan stadion ditargetkan rampung pada Desember 2027, dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari APBD,” ungkapnya.

Ia berharap pembangunan fasilitas tersebut dapat mendukung perkembangan olahraga sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di Makassar.

Meski demikian, realisasi manfaat pembangunan stadion nantinya akan bergantung pada penyelesaian proyek, pengelolaan fasilitas, serta kemampuan menghadirkan kegiatan yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Smart City Harus Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

Dalam pemaparannya kepada Praja Muda IPDN, Munafri menekankan bahwa konsep smart city tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi digital atau pembangunan infrastruktur modern.

Lebih dari itu, kota cerdas harus mampu menghadirkan pemerintahan yang responsif, pelayanan publik yang mudah diakses, lingkungan yang lebih terkelola, serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tujuh program Sapta MULIA, mulai dari integrasi layanan digital melalui Lontara Plus, pengembangan keterampilan melalui Makassar Creative Hub, penyediaan air bersih, bantuan seragam sekolah, pengelolaan sampah, jaminan sosial pekerja rentan, hingga pembangunan stadion, dipaparkan sebagai bagian dari pendekatan pembangunan tersebut.

Bagi Munafri, tantangan utama pemerintah perkotaan adalah memastikan berbagai kebijakan dapat diterjemahkan menjadi pelayanan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi yang disertai tanggung jawab aparatur.

Kepada para praja muda, pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa kepemimpinan pemerintahan membutuhkan kemampuan menyusun prioritas, mengelola sumber daya, merespons kebutuhan warga, dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

Kegiatan PKKBA itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar, Asisten III, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Kepala Bagian Protokol, serta Camat Tamalate.

Melalui pemaparan tersebut, Munafri berharap pengalaman pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Makassar dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para praja muda dalam mempersiapkan diri menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan di masa mendatang.

Ia menegaskan, pembangunan kota harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan lingkungan perkotaan yang inklusif bagi seluruh warga.