DPRD Makassar Perkuat Pengawasan Program Kebudayaan, dr. Yulius Patandianan Tekankan Tata Kelola Transparan

KITASULSEL–MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, tersebut menjadi momentum untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di sektor kebudayaan.

Pengawasan ini bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, hadir sebagai narasumber pertama. Ia membahas pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai perencanaan, regulasi, dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pengawasan merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan program pemerintah daerah terlaksana secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Narasumber kedua, Achmad Fadlu Akbari, S.STP., M.Tr.AP., selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, memaparkan aspek perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan.

Materi yang disampaikan mencakup keselarasan program kerja perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah dan target yang jelas.

Dalam pembahasan tersebut, terdapat empat bidang utama yang menjadi fokus pengawasan, yakni perencanaan, keuangan, program, dan pelayanan publik.

Pada aspek keuangan, perhatian diarahkan pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk efektivitas dan ketepatan penggunaan anggaran.

Sementara pada bidang program, pengawasan mencakup berbagai kegiatan strategis Dinas Kebudayaan, mulai dari pelestarian budaya, penyelenggaraan festival, pembinaan seni, hingga pengelolaan cagar budaya.

Narasumber ketiga, Gideon Banga, S.H., dari kalangan akademisi, turut memberikan pandangan mengenai pentingnya membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ia juga menekankan bahwa pelestarian kebudayaan harus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, mengingat kebudayaan merupakan identitas sekaligus warisan yang perlu dijaga keberlangsungannya.

Diskusi dipandu moderator Abby Rattealo yang mengarahkan jalannya kegiatan agar berlangsung terstruktur dan interaktif. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk mendalami materi serta menyampaikan pandangan terkait pengawasan pemerintahan dan pengembangan sektor kebudayaan di Kota Makassar.

Menjelang akhir kegiatan, dua orang peserta mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Sesi dialog tersebut menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman sekaligus menyampaikan aspirasi dan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi sekaligus simbol kebersamaan seluruh pihak yang terlibat.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII ini, diharapkan sinergi antara DPRD, perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat semakin kuat.

Dengan demikian, pelaksanaan program pemerintah, khususnya di bidang kebudayaan, dapat berjalan lebih optimal, bertanggung jawab, serta mampu menjaga dan melestarikan warisan budaya Kota Makassar secara berkelanjutan.