Yulius Patandianan Kawal Program Pemerintah Daerah, Fokus pada Sektor Kebudayaan

KITASULSEL–MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Jumat (9/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, tersebut menjadi wadah untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di sektor kebudayaan.

Pengawasan ini juga diarahkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan program serta penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Yulius Patandianan hadir sebagai narasumber pertama. Ia membahas pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Fungsi pengawasan DPRD menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga realisasi program. Melalui pengawasan tersebut, pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahas Perencanaan hingga Penggunaan Anggaran

Narasumber kedua, Achmad Fadlu Akbari, S.STP., M.Tr.AP., selaku Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, memaparkan aspek perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan.

Materi yang disampaikan mencakup pentingnya keselarasan program dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan tersebut diperlukan agar program kebudayaan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga mendukung upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Makassar.

Pembahasan pengawasan mencakup empat bidang utama, yakni perencanaan, keuangan, program, dan pelayanan publik. Keempat bidang tersebut menjadi instrumen untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan sumber daya daerah dimanfaatkan secara optimal.

Pada aspek perencanaan, perhatian diarahkan pada kesesuaian program dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah. Sementara pada bidang keuangan, pengawasan mencakup pengelolaan APBD dan efektivitas penggunaan anggaran agar pelaksanaannya sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun pada bidang program, pembahasan berfokus pada berbagai kegiatan kebudayaan, termasuk pelestarian budaya, penyelenggaraan festival, pembinaan seni, hingga pengelolaan cagar budaya.

Sementara itu, aspek pelayanan publik menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang nyata, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akademisi Tekankan Tata Kelola Akuntabel

Narasumber ketiga, Gideon Banga, S.H., dari kalangan akademisi, turut memberikan perspektif mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pembahasan tersebut, tata kelola pemerintahan dan pelestarian kebudayaan dipandang sebagai dua aspek yang perlu berjalan beriringan dalam pembangunan daerah. Pengelolaan program yang bertanggung jawab diharapkan dapat mendukung keberlanjutan upaya menjaga warisan budaya Kota Makassar.

Diskusi dipandu moderator Abby Rattealo yang mengarahkan jalannya kegiatan agar pembahasan berlangsung terstruktur. Moderator juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengikuti materi dan memperdalam pemahaman mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menjelang akhir kegiatan, dua peserta mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Sesi tanya jawab tersebut menjadi ruang dialog untuk memperdalam materi sekaligus menyampaikan pandangan terkait pengawasan pemerintahan dan pengembangan sektor kebudayaan di Kota Makassar.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi pelaksanaan acara.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 ini, diharapkan sinergi antara DPRD, perangkat daerah, akademisi, dan masyarakat semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah.

Pengawasan yang berkelanjutan diharapkan tidak hanya memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program, tetapi juga mendukung upaya pelestarian kebudayaan sebagai bagian dari identitas dan pembangunan Kota Makassar.