Udin Saputra Malik Bersama Bapenda Makassar Gelar Pengawasan Pemerintahan Daerah Angkatan XII

KITASULSEL–MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, dr. H. Udin Saputra Malik, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026, Sabtu (10/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Makassar Golden Hotel, Kota Makassar, ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Forum tersebut mempertemukan unsur legislatif dengan perangkat daerah untuk membahas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pentingnya pengawasan serta pengelolaan pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Dalam kegiatan itu, dr. H. Udin Saputra Malik hadir sebagai narasumber pertama. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah agar pelaksanaan program dan kebijakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui forum semacam ini, pemahaman mengenai peran legislatif dan perangkat daerah diharapkan semakin meningkat.

Bahas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pendapatan Daerah

Rangkaian kegiatan tersebut juga menghadirkan Indirwan Dermayasair, S.ST., M.H., sebagai narasumber kedua. Sementara itu, Raisuliaiz tampil sebagai narasumber ketiga untuk melengkapi pembahasan dalam forum pengawasan tersebut.

Diskusi dipandu oleh Ais Sakar PT selaku moderator. Moderator mengarahkan jalannya kegiatan agar penyampaian materi berlangsung terstruktur dan peserta memperoleh kesempatan untuk mengikuti pembahasan yang disampaikan oleh para narasumber.

Keterlibatan Bapenda Kota Makassar dalam kegiatan ini menjadi penting mengingat pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengelolaan pendapatan daerah yang tertib dan bertanggung jawab dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan program pemerintah. Karena itu, pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah juga perlu mencakup aspek pengelolaan pendapatan, perencanaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Melalui kegiatan pengawasan ini, peserta mendapatkan ruang untuk memperluas wawasan mengenai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Forum tersebut sekaligus menjadi sarana komunikasi antara narasumber dan peserta untuk mendalami berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Dibuka Ruang Tanya Jawab bagi Peserta

Menjelang akhir kegiatan, panitia memberikan kesempatan kepada dua orang peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Sesi tanya jawab tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara yang membuka ruang interaksi sekaligus memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Setelah sesi diskusi berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama seluruh pihak yang hadir. Momen tersebut sekaligus menandai penutupan agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan pemerintahan daerah semakin meningkat, termasuk dalam hal pengelolaan pendapatan daerah secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Sinergi antara DPRD Kota Makassar dan Bapenda diharapkan terus terjalin dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya daerah dapat menunjang pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.