Udin Shaputra Malik Tekankan Pentingnya Pengawasan Pemerintahan Daerah, Koperasi dan UKM Jadi Perhatian

KITASULSEL–MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, dr. H. Udin Shaputra Malik, menekankan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X yang digelar pada Kamis, 10 September 2026, di Hotel Makassar Golden, Jalan P.I. Ikan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, dengan Siti Nurhayati bertindak sebagai moderator. Forum ini menjadi ruang edukasi sekaligus dialog antara pemerintah dan masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).

Dalam pemaparannya, dr. H. Udin Shaputra Malik mengatakan, pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan tujuan serta kebutuhan masyarakat.

“Pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya kebijakan publik.

Menurutnya, masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta masukan agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki peran dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah agar semakin tepat sasaran,” katanya.

Udin berharap, melalui kegiatan pengawasan tersebut, masyarakat semakin memahami hak dan perannya dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk memastikan program pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh warga.

Koperasi dan UKM Perlu Pembinaan Berkelanjutan

Narasumber kedua, Juliaman, S.Sos., memaparkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat sektor koperasi dan UKM di Kota Makassar.

Ia menilai, koperasi dan UKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, membuka peluang usaha, serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga.

Karena itu, pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat, pendampingan berkelanjutan, serta partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait.

“Koperasi dan UKM memiliki posisi penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian dan pembinaan secara berkelanjutan,” tuturnya.

Juliaman menambahkan, upaya mendorong kemajuan pelaku usaha tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan atau membuka akses terhadap program pemerintah. Peningkatan kapasitas dan kemampuan pengelolaan usaha juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Menurutnya, pelaku koperasi dan UKM harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola usaha, menyusun strategi pengembangan, serta memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia.

“Yang perlu diperkuat bukan hanya akses terhadap program, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri,” jelasnya.

Dengan pembinaan yang berkesinambungan, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

Keterbukaan Informasi Jadi Kunci

Sementara itu, narasumber ketiga, Muhammad Idris, menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai program pemerintah daerah agar masyarakat, khususnya pelaku koperasi dan UKM, dapat mengetahui peluang yang tersedia.

Ia menyampaikan, penyebarluasan informasi yang jelas dan mudah diakses menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Informasi mengenai program pemerintah perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia,” ungkapnya.

Muhammad Idris juga menekankan bahwa kemajuan koperasi dan UKM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Menurutnya, kerja sama yang baik dapat membantu memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan serta memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian daerah.

“Kemajuan koperasi dan UKM membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga program yang ada dapat memberikan dampak yang lebih luas,” ujarnya.

Ia berharap, masyarakat semakin proaktif mencari informasi mengenai program pemerintah sekaligus memanfaatkan kesempatan pembinaan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha.

Peserta Sampaikan Aspirasi dan Pertanyaan

Kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi dialog interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, dan persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu peserta mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi program pemerintah agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan warga dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Pertanyaan lainnya berkaitan dengan langkah yang perlu dilakukan pelaku koperasi dan UKM untuk memperoleh informasi serta memanfaatkan program pembinaan yang disediakan pemerintah daerah.

Para narasumber kemudian memberikan tanggapan dan penjelasan sesuai dengan substansi pertanyaan yang disampaikan peserta.

Sesi tanya jawab tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Melalui dialog terbuka, masyarakat diharapkan dapat memahami mekanisme pengawasan sekaligus mengetahui peluang pengembangan usaha yang dapat dimanfaatkan.

Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan X ini menjadi salah satu ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan, pengawasan kebijakan publik, serta pemberdayaan koperasi dan UKM.

Pengawasan yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat program pembangunan.

Di sisi lain, penguatan koperasi dan UKM juga memerlukan kebijakan yang mendukung, akses informasi yang terbuka, serta pembinaan yang berkelanjutan agar pelaku usaha mampu berkembang secara mandiri.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat Kota Makassar untuk berpartisipasi dalam mengawal program pemerintah semakin meningkat. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan daerah dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat sektor koperasi dan UKM sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga Kota Makassar.